Menkeu Purbaya Respons Kritik The Economist, Tegaskan Defisit APBN Terkendali

Matamata.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons keras kritik yang dilayangkan media asing asal Inggris, The Economist, terhadap kebijakan ekonomi Indonesia. Purbaya menegaskan, pemerintah justru berhasil menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan defisit APBN dengan sangat baik.

"Mereka suruh lihat deh kebijakan-kebijakan negara Eropa, berapa defisitnya, utangnya berapa. Itu mendekati 100 persen semua lho dari PDB (Produk Domestik Bruto). Kita masih 40 persen dari PDB. Kita masih bagus, harusnya The Economist muji kita," ujar Purbaya saat ditemui di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Purbaya memaparkan bahwa saat ini defisit fiskal Indonesia masih terkendali di bawah 3 persen dari PDB. Angka ini menjadi bukti nyata bahwa kondisi perekonomian domestik dalam keadaan sehat dan tidak menghadapi masalah struktural seperti yang dikhawatirkan pihak asing.

"Jadi, nggak ada masalah. Sekarang pun kita hitung defisitnya berapa," katanya meyakinkan.

Lebih lanjut, Purbaya memastikan bahwa pemerintah telah melakukan kalkulasi matang dalam mengalokasikan anggaran untuk sejumlah program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih.

Menurutnya, seluruh anggaran telah disesuaikan pada pos masing-masing tanpa risiko mengganggu stabilitas ekonomi nasional maupun program pembangunan lainnya.

"Semuanya sudah kita hitung dengan baik, termasuk untuk MBG, untuk program-program yang lain tanpa mengganggu program pembangunan yang lain. Jadi kita atur dengan baik, termasuk subsidi segala macam," imbuhnya.

Sebelumnya, The Economist merilis laporan yang mengkritik sejumlah kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia karena dinilai berisiko terhadap stabilitas ekonomi dan demokrasi.

Media asing tersebut menyoroti belanja negara yang dianggap terlalu besar sehingga berpotensi membebani fiskal. Selain itu, mereka juga menyoroti risiko pelemahan disiplin fiskal akibat program prioritas baru, serta kekhawatiran atas meningkatnya campur tangan negara dalam aktivitas ekonomi nasional. (Antara)