Ketua Komisi VII DPR: Nobar Piala Dunia 2026 Dorong Pertumbuhan Ekonomi UMKM

Matamata.com - Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyatakan bahwa kegiatan nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026 dapat dimanfaatkan sebagai ruang edukasi, penguatan kebersamaan, sekaligus motor penggerak ekonomi masyarakat.

Menurut Saleh, momentum pesta sepak bola dunia ini harus ditangkap sebagai peluang emas bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Setiap kegiatan nonton bareng dapat melibatkan pedagang makanan, minuman, dan berbagai usaha kecil lainnya. Kita berharap ini mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat bawah," ujar Saleh di Cimahi, Jawa Barat, Jumat (5/6/2026).

Saleh mengapresiasi langkah Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang berhasil memegang hak siar Piala Dunia 2026. Hal ini membuka peluang lebih luas bagi masyarakat di berbagai daerah untuk menikmati pertandingan berkelas dunia secara bersama-sama.

Ia menilai kegiatan nobar perlu digencarkan di berbagai lingkungan, mulai dari tingkat RT/RW hingga ruang publik yang mudah dijangkau. Selain menjadi ruang interaksi sosial, perputaran uang dalam kegiatan nobar dinilai nyata dampaknya bagi pedagang lokal.

"Semakin banyak kegiatan nobar yang digelar di daerah, semakin besar pula peluang perputaran ekonomi yang dirasakan masyarakat sekitar," tambahnya.

Untuk menambah kemeriahan, Komisi VII DPR juga mendorong keterlibatan sponsor swasta maupun pihak yang mampu untuk mendukung kegiatan nobar. Dukungan tersebut bisa berupa penyediaan hadiah, jersi (jersey), hingga bola dengan mengutamakan produk dalam negeri.

"Apabila ada sponsor yang berpartisipasi, ini bisa meningkatkan antusiasme masyarakat sekaligus menjadi sarana promosi bagi produk-produk lokal yang memiliki daya saing," kata Saleh.

Di sisi lain, Saleh mengingatkan TVRI untuk terus meningkatkan kualitas dan jangkauan siaran, khususnya ke wilayah terpencil, agar seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati Piala Dunia secara merata.

"Berdasarkan laporan terakhir, TVRI terus memperkuat jaringan siaran, terutama di wilayah Indonesia Timur. DPR sendiri telah memberikan dukungan penuh agar TVRI memperkuat infrastruktur penyiaran ini melalui kerja sama dengan berbagai pihak terkait," pungkasnya. (Antara)