MenPANRB: Reformasi Birokrasi Harus Adaptif dan Mendukung Program Prioritas Prabowo

Matamata.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa arah kebijakan reformasi birokrasi nasional akan terus menyesuaikan diri dengan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Dalam melaksanakan reformasi birokrasi, Presiden Prabowo telah memberikan arahan. Presiden menekankan bahwa birokrasi harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat, efektif dalam pengelolaan anggaran, dan dapat dengan cepat mengimplementasikan kebijakan,” ujar Rini dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (5/7).

Ia menambahkan, penyusunan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) tetap difokuskan pada penguatan kolaborasi, kapabilitas, serta integritas birokrasi yang berorientasi pada pelayanan berbasis kemanusiaan.

Lebih lanjut, Kementerian PANRB juga tengah menyiapkan kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) sebagai langkah sinergis antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah guna mendukung pencapaian target pembangunan nasional secara lebih kolaboratif, efektif, dan efisien.

“Pendekatan shared outcomes dalam SAKP dilakukan untuk memastikan bahwa kinerja utama kementerian/lembaga dapat mendukung pencapaian Astacita, yaitu bagaimana substansi pokok RPJPN, RPJMN dan isu strategis lainnya, serta tusi organisasi dapat diterjemahkan dalam IKU lintas sektor yang akan dievaluasi melalui kebijakan RB dan SAKP,” jelasnya.

Rini menegaskan bahwa reformasi birokrasi juga diarahkan untuk mendukung berbagai program unggulan Presiden, termasuk ketahanan pangan, makan bergizi gratis (MBG), sekolah rakyat, dan inisiatif strategis lainnya.

“Dalam rangka penguatan sektor pangan nasional, masing-masing kementerian/lembaga memiliki tugas, peran dan tanggung jawab spesifik yang saling melengkapi,” ungkapnya.

Ia menilai, keberhasilan program-program tersebut memerlukan sinergi lintas sektor dan instansi agar ketahanan pangan dapat dicapai secara berkelanjutan.