Matamata.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp63,7 triliun dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI untuk pelaksanaan anggaran tahun 2026. Usulan ini disampaikan di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (7/7).
Asisten Kapolri Bidang Perencanaan dan Anggaran (Astamarena) Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat menjelaskan bahwa total kebutuhan anggaran Polri untuk 2026 mencapai Rp173 triliun, sebagaimana tertuang dalam Surat Kapolri tertanggal 10 Maret 2025.
Sementara itu, pagu indikatif yang ditetapkan hanya sebesar Rp109,6 triliun, sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp63,7 triliun.
"Tambahan anggaran itu akan dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp4,8 triliun, belanja barang Rp13,8 triliun, dan belanja modal Rp45,1 triliun," ujar Wahyu.
Belanja pegawai akan difokuskan untuk pembiayaan gaji personel baru serta peningkatan tunjangan kinerja bagi 80 persen personel Polri dan ASN. Sementara itu, belanja barang diprioritaskan guna memperkuat operasional dan layanan keamanan masyarakat.
"Di antaranya pemenuhan operasional pengembangan Polda Papua Tengah, Papua Barat Daya serta polres atau satuan kerja (satker) terbaru, dukops bhabinkamtibmas, perawatan command center, pengamanan di perbatasan dan pulau kecil terluar, dan lain-lain," katanya.
Adapun belanja modal akan diarahkan pada pengadaan kendaraan listrik, kapal pemburu cepat untuk pengamanan perbatasan, serta peralatan pendukung penanganan kasus narkoba dan kejahatan siber. Tak hanya itu, anggaran juga disiapkan untuk pembangunan ruang pelayanan khusus, markas polsek, serta rumah dinas bagi anggota Polri.
Wahyu turut memaparkan realisasi anggaran sebelumnya. Pada tahun anggaran 2024, Polri telah menyerap anggaran sebesar Rp136 triliun atau 97,49 persen dari total Rp140 triliun. Sedangkan untuk tahun 2025, hingga 30 Juni 2025, serapan anggaran Polri mencapai Rp69,1 triliun atau 48,67 persen dari pagu Rp142,1 triliun. (Antara)
Berita Terkait
-
Roy Suryo dan Dokter Tifa Dirawat di RS Polri Usai Ditangkap, Kuasa Hukum Buka Suara
-
Wakil Ketua MPR Desak Kementerian ESDM Tambah Anggaran EBT pada 2027
-
Menteri Arifah Fauzi Ajukan Tambahan Anggaran KemenPPPA Rp392 Miliar untuk 2027
-
Kementerian ESDM Terima Pagu Indikatif Rp27,33 Triliun untuk Anggaran 2027
-
Tembus Rp5 Triliun! Mentan Amran Genjot Cetak Sawah 80 Ribu Hektare di Papua
Terpopuler
-
Komunitas Rider Kalisari R2L, Gelar Touring Kebersamaan ke Bogor
-
Ingin Karyanya Lebih Bernyawa, Anggia Novita Optimistis Produseri Soundtrack Film 'Juminten Edan'
-
Pupuk Indonesia Sediakan 6 Mobil Uji Tanah Gratis di Sumatera demi Ketahanan Pangan
-
Sepakat Berkolaborasi! Hard Lights, BEAUZ, dan Solar State, Rilis Lagu 'Mad World'
-
Kuras Emosi! Auzan Noh dan Syakir Daulay Kompak Bintangi Film 'Dua Nafas'
Terkini
-
Pupuk Indonesia Sediakan 6 Mobil Uji Tanah Gratis di Sumatera demi Ketahanan Pangan
-
PDIP Tegaskan Posisi Politik Penyeimbang Pemerintahan Prabowo Subianto
-
Susunan Pemain Turki vs Paraguay Piala Dunia 2026: Arda Guler Starter
-
KPK Pastikan Tak Duplikasi Kasus Korupsi Makan Bergizi Gratis yang Ditangani Kejagung
-
Roy Suryo dan Dokter Tifa Dirawat di RS Polri Usai Ditangkap, Kuasa Hukum Buka Suara