Matamata.com - Presiden terpilih Prabowo Subianto menggelar pertemuan mendadak dengan sejumlah pejabat tinggi negara di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (30/7) malam. Pertemuan tersebut dimulai sekitar pukul 21.00 WIB dan membahas persoalan serius terkait pelanggaran standar mutu beras di pasaran.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan pertemuan itu dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, serta Kepala Bappisus Aries Marsudiyanto.
“Salah satu isu yang dibahas pada pertemuan ini adalah terkait penertiban pasokan beras dan temuan pelanggaran standar mutu beras premium dan medium di pasaran,” ujar Teddy, seperti dikutip dari unggahan Instagram resmi Sekretariat Kabinet, Rabu malam.
Presiden Prabowo, kata Teddy, menginstruksikan agar aparat mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar ketentuan, dan memastikan penegakan hukum berjalan sesuai aturan.
Sebelumnya di hari yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa terdapat 212 merek beras premium dan medium yang beredar di pasaran tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah.
“Ini khusus untuk beras premium dan medium yang tidak sesuai standar. Kami tegaskan, ini adalah standar pemerintah,” tegas Amran.
Ia menambahkan, penindakan hukum akan difokuskan kepada pelaku penjualan beras oplosan, terutama dalam kategori premium dan medium.
Di sisi lain, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa empat produsen besar telah dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan atas dugaan pelanggaran standar mutu beras.
“Saat ini kita sudah menaikkan sidik terhadap empat produsen besar, yakni PT FS, PT WPI, SY, dan SR,” kata Kapolri di Jakarta.
Kapolri juga mengungkap bahwa Satgas Pangan Polri sebelumnya telah memeriksa 16 produsen beras, 39 orang saksi, dan empat ahli. Tak hanya itu, aparat juga melakukan penggeledahan, penyitaan barang bukti, serta memasang garis polisi di lokasi produksi dan gudang milik para produsen.
“Pengungkapan kasus beras diduga melanggar standar mutu juga dilaksanakan di beberapa daerah,” tambahnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Stok Beras Bulog 2026: Cadangan Nasional 4,8 Juta Ton Aman, Masyarakat Boleh Cek Gudang
-
Menteri ESDM Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik Hingga Akhir 2026
-
Prabowo Perintahkan Bahlil Segera Tindak Tambang Ilegal di Kawasan Hutan
-
Prabowo dan Macron Bertemu di Istana lyse, Bahas Kerja Sama Strategis hingga Isu Global
-
Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-67 Titiek Soeharto dari Paris
Terpopuler
-
DPR Usulkan Badan Khusus Pengelola Aset dalam RUU Perampasan Aset
-
Minat Tinggi, Pendaftar Manajer Kopdes Merah Putih Tembus 220 Ribu Orang
-
Cara Lapor Program Makan Bergizi Gratis via Aplikasi Jaga Desa Kejaksaan Agung
-
Rumah Perubahan Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Waktunya STARt Bersama TikTok Shop Tokopedia
-
Mendikdasmen Bakal Sanksi Pengawas TKA yang Main TikTok hingga Merokok Saat Ujian
Terkini
-
DPR Usulkan Badan Khusus Pengelola Aset dalam RUU Perampasan Aset
-
Minat Tinggi, Pendaftar Manajer Kopdes Merah Putih Tembus 220 Ribu Orang
-
Cara Lapor Program Makan Bergizi Gratis via Aplikasi Jaga Desa Kejaksaan Agung
-
Mendikdasmen Bakal Sanksi Pengawas TKA yang Main TikTok hingga Merokok Saat Ujian
-
Kunjungan Kerja Wapres Gibran di Papua: Tinjau Bandara Douw Aturure dan Proyek IKN Papua