Presiden Prabowo Tegas: Tak Ada Ampunan bagi Korporasi Pembakar Lahan

Matamata.com - Presiden Prabowo Subianto menyatakan sikap tegas terhadap perusahaan yang terbukti membuka lahan dengan cara membakar hutan. Pemerintah memastikan tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik tersebut.

"Sesuai arahan tegas Presiden Prabowo Subianto, pemerintah mengambil sikap jelas bahwa tidak ada toleransi untuk pembakaran hutan sebagai cara membuka lahan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Budi Gunawan dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (3/8).

Presiden menekankan pentingnya tanggung jawab perusahaan terhadap lahan yang telah diberikan negara untuk dikelola secara bijak. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap terjadi saat musim kemarau.

Budi menyebut, pemerintah akan mengadopsi pendekatan komprehensif dalam penanganan karhutla. Pendekatan tersebut mencakup penegakan hukum yang tegas, pemanfaatan teknologi modern, dan kesiapsiagaan jangka panjang.

Sebagai upaya mendukung pengelolaan lahan yang lebih ramah lingkungan, Presiden Prabowo turut mendorong penggunaan teknologi canggih dalam proses pembukaan lahan.

"Presiden memberikan dukungan penuh untuk pembukaan lahan menggunakan alat-alat modern berteknologi tinggi dan ramah lingkungan," tambah Budi.

Sikap ini ditegaskan Presiden dalam rapat terbatas yang digelar di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (1/8), guna membahas langkah antisipatif menghadapi potensi karhutla di musim kemarau.

Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Kepala Sekretaris Pribadi Presiden Rizky Irmansyah.

Sementara sejumlah menteri lainnya bergabung melalui video konferensi, termasuk Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan wakilnya Didit Herdiawan.