Matamata.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperluas operasi nasional dalam memberantas praktik pertambangan ilegal di Indonesia. Langkah ini, kata Prabowo, penting untuk menyelamatkan aset negara yang nilainya mencapai triliunan rupiah.
Arahan tersebut disampaikan Kepala Negara saat wawancara singkat di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Senin (6/10), usai menyerahkan barang rampasan negara hasil kasus tambang ilegal kepada PT Timah Tbk.
"Ini prestasi yang membanggakan sehingga kita teruskan. Jaksa Agung, Panglima TNI, Bea Cukai, Badan Keamanan Laut, teruskan. Kita selamatkan kekayaan negara untuk rakyat kita," ujar Prabowo.
Barang rampasan yang diserahkan antara lain enam unit smelter milik PT Tinindo Internusa dengan nilai mencapai Rp6–7 triliun. Aset tersebut merupakan bagian dari hasil sitaan Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah yang diperkirakan menimbulkan kerugian negara hingga Rp300 triliun.
Beberapa pabrik pemurnian yang turut disita antara lain PT Stanindo Inti Perkasa (SIP), PT Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Bina Sentosa di Pangkal Pinang, serta PT Tefind Bangka Tin (RBT) di Kabupaten Bangka.
Presiden menyebut keberhasilan tersebut sebagai buah kerja sama antara aparat penegak hukum dan pertahanan negara. Ia menegaskan, upaya pemberantasan tambang ilegal tidak akan berhenti di Bangka Belitung.
"Jadi, ini suatu bukti bahwa pemerintah serius sudah bertekad untuk memberantas penyelundupan, membasmi illegal mining, membasmi semua yang melanggar hukum," tegasnya.
Sebelumnya, pada awal September lalu, Presiden juga telah memerintahkan TNI, Polri, dan Bea Cukai melakukan operasi besar-besaran di Bangka Belitung untuk menutup jalur penyelundupan hasil tambang.
"Hampir 80 persen hasil timah, setiap tahun diselundupkan," ungkap Prabowo.
Ia menambahkan, pemerintah kini telah menutup berbagai jalur penyelundupan, mulai dari kapal besar hingga sampan.
"Kita tutup dan nyelundupnya macam-macam, ada yang pakai kapal, ada yang pakai feri, sekarang tutup, tidak bisa keluar, sampan pun tidak bisa keluar," katanya.
Dengan perluasan operasi ini, Kepala Negara memperkirakan potensi penyelamatan uang negara bisa mencapai Rp22 triliun hingga akhir tahun. (Antara)
Berita Terkait
-
Kejagung Periksa Pegawai Kementerian ESDM Terkait Kasus Korupsi Tambang PT AKT
-
RI Peringkat 2 Dunia Ketahanan Energi, Golkar: Buah Strategi Tepat Presiden Prabowo
-
Strategi Menko AHY Kembangkan Jaringan Kereta Api Nasional untuk Atasi ODOL
-
Danantara Percepat Proyek Pengolahan Sampah Jadi Listrik di Palembang
-
Stok Beras Bulog 2026: Cadangan Nasional 4,8 Juta Ton Aman, Masyarakat Boleh Cek Gudang
Terpopuler
-
KPK Dalami Praktik Jual Beli Kuota Haji Lewat Direktur Marco Tour & Travel
-
Beban Kerja Tinggi, Pemprov DKI Setujui Penambahan Personel Satpol PP
-
Permenhut 6/2026 Jadi Kunci Stabilitas dan Kepastian Proyek Karbon di Indonesia
-
Menkeu Purbaya: Indonesia Masuk 'Survival Mode', Tak Ada Lagi Ruang Inefisiensi
-
Pernah Alami Trauma, Karina Suwandi Tak Kapok Bintangi Film Horor 'Tumbal Proyek'
Terkini
-
KPK Dalami Praktik Jual Beli Kuota Haji Lewat Direktur Marco Tour & Travel
-
Beban Kerja Tinggi, Pemprov DKI Setujui Penambahan Personel Satpol PP
-
Permenhut 6/2026 Jadi Kunci Stabilitas dan Kepastian Proyek Karbon di Indonesia
-
Menkeu Purbaya: Indonesia Masuk 'Survival Mode', Tak Ada Lagi Ruang Inefisiensi
-
Menaker Dorong Pemerataan Magang Nasional, Buka Peluang Lebar bagi Putra Daerah