Matamata.com - Rencana penggabungan tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya dipastikan tidak akan terealisasi tahun ini. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menyatakan proses tersebut dijadwalkan ulang ke kuartal I tahun 2026.
Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa penundaan tersebut disebabkan kondisi keuangan BUMN Karya yang masih perlu penataan mendalam sebelum proses merger dilakukan.
"Kita carry forward ke tahun depan, (merger) tidak selesai di tahun ini," ujar Dony saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Rabu.
Menurut Dony, faktor utama yang menghambat proses merger adalah struktur keuangan perusahaan karya yang dinilai belum sehat. Ia menegaskan bahwa penyelesaian restrukturisasi utang menjadi prioritas sebelum melangkah ke tahap konsolidasi.
"Teman-teman tentu tahu problematika di Karya banyak sekali, termasuk tadi restrukturisasi daripada utang-utangnya dulu. Jadi kan problem keuangan mereka cukup dalam di Karya-Karya ini," katanya.
Saat ini Danantara masih melakukan kajian menyeluruh terkait rencana penggabungan tujuh entitas yaitu: Hutama Karya, Waskita Karya, Wijaya Karya, Adhi Karya, PTPP, Brantas Abipraya, dan Nindya Karya. Tahap ini dinilai penting untuk memastikan kesiapan setiap perusahaan sebelum masuk ke struktur superholding.
Dony yang juga menjabat Kepala BP BUMN menyampaikan bahwa langkah awal yang tengah dilakukan meliputi impairment, revaluasi aset, serta penataan ulang struktur keuangan. Tujuannya agar perusahaan dengan kondisi finansial paling berat dapat distabilkan terlebih dahulu.
Meski harus mundur dari timeline semula, Dony memastikan merger tetap akan direalisasikan. Ia menyebut berbagai opsi penggabungan masih dikaji untuk menentukan format paling ideal dalam memperkuat sektor konstruksi milik negara.
"Khusus untuk karya, kita masih melakukan proses pengkajian bentuk terbaik daripada merger. Mergernya kan sudah pasti karena kita akan melakukan supaya perusahaan-perusahaan karya kita menjadi lebih kuat ke depannya. Nah, ini akan kita lakukan kajian-kajiannya," jelasnya.
Lebih lanjut, Dony juga menanggapi kabar terkait rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) di beberapa BUMN Karya akhir tahun ini. Ia menegaskan bahwa agenda tersebut tidak langsung berkaitan dengan merger, melainkan penyesuaian anggaran dasar mengikuti regulasi baru.
"Hampir semua BUMN akan melakukan RUPS untuk perubahan anggaran dasar karena kan memang dengan adanya jadwal rapat, seluruh anggaran dasar itu akan dikoreksi, akan diubah, akan disesuaikan dengan undang-undang yang baru. Jadi makanya banyak RUPS kan. Nah khusus untuk Karya, kita masih melakukan proses pengkajian," kata Dony. (Antara)
Berita Terkait
-
Menkeu Purbaya: Indonesia Masuk 'Survival Mode', Tak Ada Lagi Ruang Inefisiensi
-
Menkeu Sebut Aturan Baru Tak Ubah Total Pajak Kendaraan Listrik, Hanya Geser Skema
-
Danantara Percepat Proyek Pengolahan Sampah Jadi Listrik di Palembang
-
Minat Tinggi, Pendaftar Manajer Kopdes Merah Putih Tembus 220 Ribu Orang
-
Hati-hati! KUHP Baru Incar Aset BUMN, Jaksa Agung Muda Sebut BJR Bukan 'Tameng' Mutlak
Terpopuler
-
KPK: Lemahnya Kaderisasi Parpol Picu Praktik Mahar Politik dan Korupsi
-
Seskab Teddy dan Dirut KAI Pastikan Proyek Hunian Warga Pinggir Rel Senen Rampung Juni
-
Karakter Kuat Rio Dewanto di Sinetron 'Jejak Duka Diandra', Digandrungi Penonton
-
Kemenkes Percepat Sertifikasi Higiene 26 Ribu Dapur Gizi di Seluruh Indonesia
-
Yusril Ihza Mahendra Tegaskan Pemerintah Terbuka terhadap Kritik Tajam Akademisi
Terkini
-
KPK: Lemahnya Kaderisasi Parpol Picu Praktik Mahar Politik dan Korupsi
-
Seskab Teddy dan Dirut KAI Pastikan Proyek Hunian Warga Pinggir Rel Senen Rampung Juni
-
Kemenkes Percepat Sertifikasi Higiene 26 Ribu Dapur Gizi di Seluruh Indonesia
-
Yusril Ihza Mahendra Tegaskan Pemerintah Terbuka terhadap Kritik Tajam Akademisi
-
KPK Dorong Reformasi Politik, Serahkan Rekomendasi Tata Kelola Parpol ke Presiden dan DPR