Matamata.com - Rencana penggabungan tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya dipastikan tidak akan terealisasi tahun ini. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menyatakan proses tersebut dijadwalkan ulang ke kuartal I tahun 2026.
Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa penundaan tersebut disebabkan kondisi keuangan BUMN Karya yang masih perlu penataan mendalam sebelum proses merger dilakukan.
"Kita carry forward ke tahun depan, (merger) tidak selesai di tahun ini," ujar Dony saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Rabu.
Menurut Dony, faktor utama yang menghambat proses merger adalah struktur keuangan perusahaan karya yang dinilai belum sehat. Ia menegaskan bahwa penyelesaian restrukturisasi utang menjadi prioritas sebelum melangkah ke tahap konsolidasi.
"Teman-teman tentu tahu problematika di Karya banyak sekali, termasuk tadi restrukturisasi daripada utang-utangnya dulu. Jadi kan problem keuangan mereka cukup dalam di Karya-Karya ini," katanya.
Saat ini Danantara masih melakukan kajian menyeluruh terkait rencana penggabungan tujuh entitas yaitu: Hutama Karya, Waskita Karya, Wijaya Karya, Adhi Karya, PTPP, Brantas Abipraya, dan Nindya Karya. Tahap ini dinilai penting untuk memastikan kesiapan setiap perusahaan sebelum masuk ke struktur superholding.
Dony yang juga menjabat Kepala BP BUMN menyampaikan bahwa langkah awal yang tengah dilakukan meliputi impairment, revaluasi aset, serta penataan ulang struktur keuangan. Tujuannya agar perusahaan dengan kondisi finansial paling berat dapat distabilkan terlebih dahulu.
Meski harus mundur dari timeline semula, Dony memastikan merger tetap akan direalisasikan. Ia menyebut berbagai opsi penggabungan masih dikaji untuk menentukan format paling ideal dalam memperkuat sektor konstruksi milik negara.
"Khusus untuk karya, kita masih melakukan proses pengkajian bentuk terbaik daripada merger. Mergernya kan sudah pasti karena kita akan melakukan supaya perusahaan-perusahaan karya kita menjadi lebih kuat ke depannya. Nah, ini akan kita lakukan kajian-kajiannya," jelasnya.
Lebih lanjut, Dony juga menanggapi kabar terkait rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) di beberapa BUMN Karya akhir tahun ini. Ia menegaskan bahwa agenda tersebut tidak langsung berkaitan dengan merger, melainkan penyesuaian anggaran dasar mengikuti regulasi baru.
"Hampir semua BUMN akan melakukan RUPS untuk perubahan anggaran dasar karena kan memang dengan adanya jadwal rapat, seluruh anggaran dasar itu akan dikoreksi, akan diubah, akan disesuaikan dengan undang-undang yang baru. Jadi makanya banyak RUPS kan. Nah khusus untuk Karya, kita masih melakukan proses pengkajian," kata Dony. (Antara)
Berita Terkait
-
Muhaimin Iskandar Ajak BUMN Fasilitasi PMI ke Jepang Lewat Program SMK Go Global
-
Kunjungan Presiden Prabowo ke Korsel Hasilkan Komitmen Investasi Rp173 Triliun
-
Bawa Investasi Rp380 Triliun, Presiden Prabowo Tiba di Jakarta Usai Lawatan dari Jepang dan Korsel
-
Menteri LH Percepat Proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Rp1 Triliun di Banten
-
Bahlil Percepat Proyek Blok Masela Rp339 Triliun, Targetkan Tender EPC Tahun Ini
Terpopuler
-
Menag Nasaruddin Umar Ucapkan Selamat Paskah 2026, Ajak Umat Doakan Kedamaian Bangsa
-
Wapres Gibran Lepas 150 Alumni LPDP Pejuang Digital ke Wilayah 3T
-
Polisi Ungkap Motif Penyiraman Air Keras di Bekasi, Pelaku Dendam Sejak 2018
-
Kemensos Salurkan Bantuan Rp11,70 Miliar untuk Korban Bencana Hidrometeorologi di Agam
-
KPK Usut Aliran Uang Pendaftaran Perangkat Desa dalam Kasus Bupati Pati Sudewo
Terkini
-
Menag Nasaruddin Umar Ucapkan Selamat Paskah 2026, Ajak Umat Doakan Kedamaian Bangsa
-
Wapres Gibran Lepas 150 Alumni LPDP Pejuang Digital ke Wilayah 3T
-
Polisi Ungkap Motif Penyiraman Air Keras di Bekasi, Pelaku Dendam Sejak 2018
-
Kemensos Salurkan Bantuan Rp11,70 Miliar untuk Korban Bencana Hidrometeorologi di Agam
-
KPK Usut Aliran Uang Pendaftaran Perangkat Desa dalam Kasus Bupati Pati Sudewo