Matamata.com - Rencana penggabungan tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya dipastikan tidak akan terealisasi tahun ini. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menyatakan proses tersebut dijadwalkan ulang ke kuartal I tahun 2026.
Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa penundaan tersebut disebabkan kondisi keuangan BUMN Karya yang masih perlu penataan mendalam sebelum proses merger dilakukan.
"Kita carry forward ke tahun depan, (merger) tidak selesai di tahun ini," ujar Dony saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Rabu.
Menurut Dony, faktor utama yang menghambat proses merger adalah struktur keuangan perusahaan karya yang dinilai belum sehat. Ia menegaskan bahwa penyelesaian restrukturisasi utang menjadi prioritas sebelum melangkah ke tahap konsolidasi.
"Teman-teman tentu tahu problematika di Karya banyak sekali, termasuk tadi restrukturisasi daripada utang-utangnya dulu. Jadi kan problem keuangan mereka cukup dalam di Karya-Karya ini," katanya.
Saat ini Danantara masih melakukan kajian menyeluruh terkait rencana penggabungan tujuh entitas yaitu: Hutama Karya, Waskita Karya, Wijaya Karya, Adhi Karya, PTPP, Brantas Abipraya, dan Nindya Karya. Tahap ini dinilai penting untuk memastikan kesiapan setiap perusahaan sebelum masuk ke struktur superholding.
Dony yang juga menjabat Kepala BP BUMN menyampaikan bahwa langkah awal yang tengah dilakukan meliputi impairment, revaluasi aset, serta penataan ulang struktur keuangan. Tujuannya agar perusahaan dengan kondisi finansial paling berat dapat distabilkan terlebih dahulu.
Meski harus mundur dari timeline semula, Dony memastikan merger tetap akan direalisasikan. Ia menyebut berbagai opsi penggabungan masih dikaji untuk menentukan format paling ideal dalam memperkuat sektor konstruksi milik negara.
"Khusus untuk karya, kita masih melakukan proses pengkajian bentuk terbaik daripada merger. Mergernya kan sudah pasti karena kita akan melakukan supaya perusahaan-perusahaan karya kita menjadi lebih kuat ke depannya. Nah, ini akan kita lakukan kajian-kajiannya," jelasnya.
Lebih lanjut, Dony juga menanggapi kabar terkait rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) di beberapa BUMN Karya akhir tahun ini. Ia menegaskan bahwa agenda tersebut tidak langsung berkaitan dengan merger, melainkan penyesuaian anggaran dasar mengikuti regulasi baru.
"Hampir semua BUMN akan melakukan RUPS untuk perubahan anggaran dasar karena kan memang dengan adanya jadwal rapat, seluruh anggaran dasar itu akan dikoreksi, akan diubah, akan disesuaikan dengan undang-undang yang baru. Jadi makanya banyak RUPS kan. Nah khusus untuk Karya, kita masih melakukan proses pengkajian," kata Dony. (Antara)
Berita Terkait
-
Mendag Siapkan Tiga Permendag Baru Atur Ekspor CPO hingga Batu Bara via BUMN
-
Jet Rafale Tiba di RI, Macron Puji Keberanian Prabowo Soal Palestina dan Lebanon
-
Apkasindo Dukung Ekspor Satu Pintu DSI, Minta Harga TBS Sawit Segera Dipulihkan
-
Wamenlu RI: Infrastruktur AI dan Data Center Picu Ancaman Baru Krisis Air Global
-
Menkeu Purbaya Optimistis IHSG Menguat Setelah Investor Pahami Fungsi BUMN Ekspor
Terpopuler
-
Rawat Kecantikan, Jennifer Bachdim Makin Percaya Diri Gunakan Elara Skin Indonesia
-
Cegah DBD! Warga Kalisari Jakarta Timur, Kompak di Pertemuan Jumantik
-
Soroti Anggota Polri Ikut Ormas, Ketua Komisi III DPR: Etis Enggak Pimpinan Deklarasi?
-
Golkar Desak Badan Gizi Nasional Jamin Transparansi Penunjukan Titik SPPG
-
KSP Tegaskan Komitmen Penyelamatan Aset Negara, Satgas PKH Amankan Rp371 Triliun
Terkini
-
Soroti Anggota Polri Ikut Ormas, Ketua Komisi III DPR: Etis Enggak Pimpinan Deklarasi?
-
Golkar Desak Badan Gizi Nasional Jamin Transparansi Penunjukan Titik SPPG
-
KSP Tegaskan Komitmen Penyelamatan Aset Negara, Satgas PKH Amankan Rp371 Triliun
-
Sentil Asas Keadilan, Menteri HAM Usul Sipil Juga Bisa Duduki Jabatan Strategis di Polri
-
Menkum Supratman Ingatkan ASN Tak Main-main dengan Layanan Publik Usai Rentetan Kasus Korupsi