Komnas HAM Desak Layanan Trauma Healing Diperkuat untuk Korban Bencana di Sumatera

Matamata.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menekankan pentingnya penyediaan layanan pemulihan trauma bagi korban bencana di wilayah Sumatera.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan bahwa dampak bencana tidak hanya berkaitan dengan kesehatan fisik, tetapi juga mengganggu kondisi psikologis masyarakat terdampak.

"Jadi bagaimana memastikan agar ke depan trauma yang ditimbulkan karena bencana itu juga ditangani ya," kata Anis saat ditemui di ANTARA Heritage Center, Jakarta, Selasa.

Ia berharap ke depan lebih banyak posko yang menyediakan layanan pendampingan psikologis di wilayah terdampak, seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

Komnas HAM juga berencana melakukan asesmen terkait dampak bencana di Sumatera yang berhubungan dengan pemenuhan hak asasi manusia. Hasil asesmen tersebut akan disampaikan kepada pemerintah sebagai rekomendasi dalam penanganan lanjutan termasuk banjir dan tanah longsor.

Anis menilai respons cepat terhadap bencana telah dilakukan pemerintah pusat dan daerah melalui proses evakuasi. Kendati demikian, ia menekankan bahwa kebutuhan lain seperti akses informasi dan pemenuhan pangan juga harus terus dipastikan.

Menurutnya, pemerintah daerah telah mengidentifikasi kebutuhan para penyintas dan hal itu perlu ditindaklanjuti pemerintah pusat.

"Kemarin kalau tidak salah Menteri Keuangan sudah merespons dengan anggaran yang cukup. Mudah-mudahan itu semua berjalan dengan baik, sehingga tata kelola penanganan bencana bisa cepat, tepat, dan kredibel," ujarnya.

Data per Senin (1/12) pukul 17.00 WIB mencatat sebanyak 604 orang meninggal dunia dan 468 lainnya masih hilang akibat banjir dan longsor di Pulau Sumatera.

Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menegaskan bahwa perempuan dan anak yang menjadi korban bencana akan mendapatkan layanan khusus, termasuk pendampingan psikologis.

"Negara hadir untuk memastikan setiap perempuan dan anak serta kelompok rentan lainnya termasuk lansia dan penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak yang layak selama masa tanggap darurat maupun fase pemulihan nantinya," kata Arifah dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Digital turut mendirikan posko trauma healing di wilayah Desa Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Saat meninjau posko yang berada di Masjid Al-Hafiz, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan pihaknya rutin menghadirkan posko trauma healing di setiap peristiwa bencana.

"Setelah surut itu kan memang biasa ada posko trauma healing dan Komdigi memang selama ini selalu aktif tidak terkecuali di bencana kali ini, ini salah satu posko trauma healing yang kita bangun," kata Meutya kepada wartawan di Deli Serdang, Senin (1/12) malam.  (Antara)