Implementasi B50 Juli 2026: Mentan Siapkan 3,5 Juta Ton CPO dan Hemat Subsidi Rp48 Triliun

Matamata.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan sebanyak 3,5 juta ton crude palm oil (CPO) telah disiapkan untuk mendukung mandatori Biodiesel 50 (B50) yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Langkah strategis ini diambil guna memperkuat ketahanan energi nasional dan menekan ketergantungan pada impor solar.

"Sekitar 5,3 juta ton dari CPO kita jadikan biofuel, itu perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto," ujar Amran di Makassar, Senin (6/4/2026).

Amran menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi program B50 untuk mendorong pemanfaatan energi terbarukan berbasis nabati.

Ia menekankan, Indonesia saat ini menguasai sekitar 60 persen pasar CPO dunia, sehingga pemerintah memiliki posisi tawar kuat dalam mengatur keseimbangan antara ekspor dan kebutuhan dalam negeri.

Berdasarkan data Kementan, volume ekspor CPO Indonesia yang sebelumnya berada di angka 26 juta ton kini meningkat menjadi 32 juta ton. Kenaikan produksi nasional sebesar 6 juta ton ini dipicu oleh tren harga CPO global yang memotivasi petani meningkatkan perawatan kebun mereka.

"B50 akan tercapai tahun ini. Kami bekerja sama dengan Menteri ESDM Pak Bahlil Lahadalia dan berkolaborasi dengan semua pihak terkait," tambah Amran.

Menurutnya, pengalihan 3,5 juta ton CPO untuk biofuel tidak akan mengganggu kinerja ekspor nasional. Sebaliknya, kebijakan ini diklaim memberikan efek berganda (multiplier effect), yakni meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui stabilitas harga komoditas dan memutar roda ekonomi di daerah penghasil sawit secara masif.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa penerapan B50 berpotensi menghemat subsidi negara hingga Rp48 triliun. Kebijakan ini juga diproyeksikan mampu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil sebanyak 4 juta kiloliter (kl) per tahun.

"Ini adalah bagian dari upaya kemandirian dan efisiensi energi. PT Pertamina sudah menyatakan kesiapannya untuk mengimplementasikan kebijakan ini per 1 Juli 2026," tegas Airlangga.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia optimistis bahwa dengan implementasi B50, Indonesia tidak hanya akan mengurangi impor, tetapi juga berpotensi mengalami surplus solar pada tahun 2026. (Antara)