Matamata.com - Presiden RI Prabowo Subianto menyiapkan anggaran sekitar Rp4 triliun untuk memperbaiki 1.800 titik perlintasan kereta api di Pulau Jawa. Langkah strategis ini diambil guna meningkatkan standar keselamatan transportasi publik dan menekan angka kecelakaan di perlintasan sebidang.
"Kita perhitungkan (anggarannya) sekitar hampir Rp4 triliun demi keselamatan publik," ujar Presiden Prabowo saat meninjau korban kecelakaan kereta api di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi, Selasa (28/4/2026).
Presiden menjelaskan bahwa ribuan titik perlintasan tersebut merupakan infrastruktur warisan zaman Belanda yang selama puluhan tahun belum mendapatkan penanganan secara menyeluruh. Banyak di antaranya tidak memiliki penjagaan, sehingga menjadi titik rawan kecelakaan.
Sebagai solusi, Presiden menginstruksikan jajarannya untuk segera mengeksekusi dua skema penanganan: pembangunan pos jaga baru atau pembuatan jembatan layang (flyover).
"Saya perintahkan segera diperbaiki semua perlintasan tersebut. Opsinya pembangunan pos jaga atau flyover, nanti teknis pelaksanaannya segera kita tentukan," tegasnya.
Khusus untuk wilayah Bekasi yang memiliki kepadatan lalu lintas tinggi, Presiden telah menyetujui pembangunan flyover melalui skema Bantuan Presiden (Banpres). Langkah ini merespons usulan Pemerintah Kota Bekasi yang sebelumnya mengajukan pembangunan jembatan layang di titik-titik rawan.
Terkait kecelakaan di wilayah Stasiun Bekasi Timur, data terbaru hingga pukul 08.45 WIB mencatat sebanyak 14 orang meninggal dunia dan 84 orang mengalami luka-luka.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) memastikan seluruh biaya pengobatan korban luka serta biaya pemakaman korban meninggal dunia akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak asuransi dan KAI.
Saat ini, para korban telah dievakuasi ke sejumlah fasilitas kesehatan, termasuk RSUD Bekasi, RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi, serta beberapa rumah sakit swasta di Bekasi.
KAI juga telah menyiagakan Posko Tanggap Darurat dan Posko Informasi di Stasiun Bekasi Timur untuk melayani keluarga korban yang membutuhkan informasi valid terkait kondisi penumpang maupun penanganan barang bawaan. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Golkar Desak Badan Gizi Nasional Jamin Transparansi Penunjukan Titik SPPG
-
Respons KPK Terkait Instruksi Presiden Prabowo Soal Penguatan Anggaran Pemberantasan Korupsi
-
Ada Indikasi Penyelewengan di BGN, Presiden Prabowo Subianto Panggil BPKP dan PPATK
-
Bahasa Prancis Wacana Masuk Kurikulum, Komisi X DPR Minta Pemerintah Kaji Matang
-
Gerindra Puji Sikap Elegan Megawati yang Tetap Hormati Presiden Prabowo
Terpopuler
-
Rupiah Melemah Rp18.000, Mensesneg Respons Tuntutan BEM SI Jateng soal Ekonomi
-
Mentan Gandeng Satgas Pangan Periksa 300 Perusahaan Sawit yang Tak Naikkan Harga TBS
-
Bahlil Tegaskan Skema Bagi Hasil Tambang Minerba Tidak Berubah
-
Pencegahan Korupsi PPDB, Pimpinan MPR Desak Karakter Integritas Ditanamkan Sejak Dini
-
Konflik Timur Tengah Memanas, Rupiah Melemah ke Rp18.107 per Dolar AS
Terkini
-
Rupiah Melemah Rp18.000, Mensesneg Respons Tuntutan BEM SI Jateng soal Ekonomi
-
Mentan Gandeng Satgas Pangan Periksa 300 Perusahaan Sawit yang Tak Naikkan Harga TBS
-
Bahlil Tegaskan Skema Bagi Hasil Tambang Minerba Tidak Berubah
-
Pencegahan Korupsi PPDB, Pimpinan MPR Desak Karakter Integritas Ditanamkan Sejak Dini
-
Konflik Timur Tengah Memanas, Rupiah Melemah ke Rp18.107 per Dolar AS