PDIP Tegaskan Posisi Politik Penyeimbang Pemerintahan Prabowo Subianto

Matamata.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menegaskan posisi partainya sebagai penyeimbang jalannya pemerintahan. Sesuai keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas), Said menyebut sikap tersebut bukanlah posisi "abu-abu".

"Kita tidak bisa membandingkan dengan negara-negara Barat yang menjalankan sistem oposisi," ujar Said dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (20/6/2026).

Said menjelaskan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menginstruksikan agar partai bersikap objektif-proporsional. Artinya, jika kinerja dan kebijakan pemerintah berdampak baik untuk rakyat, PDIP akan memberikan dukungan penuh hingga 2029—meskipun partai tidak mendapatkan manfaat elektoral dari dukungan tersebut.

Sebaliknya, jika kebijakan pemerintah dinilai kurang berpihak pada rakyat, PDIP akan melayangkan kritik dan pengingat secara konstruktif.

Melalui posisi penyeimbang ini, Said menekankan bahwa PDIP berkomitmen menjaga agar Presiden Prabowo Subianto dapat berkhidmat dengan baik hingga akhir masa jabatan sesuai konstitusi. Hal ini dinilainya berbeda dengan konsep oposisi murni.

"Berbeda dengan pilihan jika mengambil sikap oposisi. Oposisi itu kehendak politiknya berlawanan total dengan pemerintahan yang berkuasa," tutur Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI tersebut.

Menurut Said, sikap oposisi cenderung menempuh jalan untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintah demi meraup dampak positif secara elektoral.

Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto pun sangat memahami dan menghormati pilihan politik yang ditempuh oleh PDIP. Bahkan, Prabowo disebut menyampaikan terima kasih dan menganggap PDIP sebagai 'teman yang lebih jujur'.

"Bapak Presiden sangat sadar bahwa tidak semua pujian itu baik. Melebih-lebihkan pujian ibarat teman malah bisa mengaburkan sikap objektivitas yang justru diperlukan oleh Bapak Presiden," kata Said.

Penegasan Said Abdullah ini sekaligus merespons pernyataan Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, sebelumnya. Jazilul sempat mendesak PDIP untuk mengambil sikap politik yang tegas, apakah bergabung dalam koalisi pemerintahan atau menjadi oposisi secara penuh.

Sentilan PKB tersebut mencuat usai adanya isu seorang tokoh kader PDIP yang ikut dalam aksi demonstrasi bersama mahasiswa di Jakarta, baru-baru ini. Jazilul menilai, PDIP tidak perlu bersikap ragu-ragu di tengah upaya parpol koalisi yang sedang fokus mengawal program pemerintah.

"Kalau memang ingin berada di luar pemerintahan, silakan. Tetapi jangan bersikap abu-abu. Itu yang saya maksud," ujar Jazilul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (18/6).

Jazilul menambahkan bahwa partai politik di barisan pemerintah saat ini sedang berjuang keras mewujudkan janji-janji politik Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, keberhasilan program tersebut sangat membutuhkan persatuan dan soliditas yang kuat. (Antara)