Prabowo Perintahkan Mendikdasmen Bentuk Tim Evaluasi Buku Pelajaran Sekolah

Matamata.com - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti untuk segera membentuk tim khusus. Tim ini ditugaskan untuk mempelajari dan mengevaluasi kembali buku-buku ajar yang saat ini digunakan di sekolah-sekolah.

Perintah tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Rapat yang berlangsung selama lebih dari dua jam tersebut juga dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

"Beliau (Mendikdasmen) diberi tugas untuk sesegera mungkin membentuk tim untuk mempelajari buku ajar atau buku pelajaran bagi seluruh peserta didik kita. Ini harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Kita tidak ingin kalah dengan buku-buku pelajaran dari luar," ujar Mensesneg Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan pers di pelataran Istana Merdeka, Kamis malam.

Prasetyo yang juga bertindak sebagai Juru Bicara Presiden menambahkan, dalam rapat tersebut Presiden Prabowo menaruh perhatian besar (concern) pada sektor pendidikan. Sorotan utama Presiden mulai dari masalah infrastruktur, revitalisasi sekolah, hingga kesejahteraan para guru.

Sementara itu, Mendikdasmen Abdul Mu'ti memaparkan sejumlah poin yang ia laporkan kepada Presiden. Beberapa di antaranya meliputi perkembangan revitalisasi sekolah, kesejahteraan dan peningkatan kualitas guru, penyaluran papan tulis pintar (Interactive Flat Panel/IFP), serta penyelenggaraan sekolah terintegrasi.

Terkait infrastruktur, Mu'ti mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan revitalisasi bagi 11.744 satuan pendidikan pada tahun 2026. Saat ini, proyek tersebut sudah berjalan signifikan.

"Sekarang yang revitalisasi tahun 2026 sudah mulai berjalan, sudah 70 persen dari alokasi 11.744 itu. Bahkan, beberapa di antaranya pada bulan Juli dan Agustus sudah bisa selesai dan diresmikan untuk memulai tahun pelajaran 2026-2027," jelas Mu'ti.

Menurut Mu'ti, langkah cepat ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama di daerah yang kondisi sekolahnya sudah puluhan tahun rusak tanpa renovasi. Pemerintah pusat sengaja mengambil alih intervensi ini demi percepatan mutu pendidikan nasional.

"Kami berkunjung ke daerah-daerah, terutama daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Mereka sangat berterima kasih. Walaupun secara undang-undang tanggung jawab pembangunan ada pada pemerintah daerah, karena komitmen Bapak Presiden untuk peningkatan mutu pendidikan, kami merevitalisasi sekolah-sekolah itu, baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia," pungkasnya.   (Antara)