Pemerintah Akselerasi Program Bedah Rumah, Targetkan 400 Ribu Unit di 2026

Matamata.com - Pemerintah memperkuat upaya pengurangan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Indonesia. Langkah ini dilakukan melalui percepatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, dengan target capaian hingga 400 ribu unit pada tahun 2026.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan bahwa pemerintah tengah meningkatkan skala program perbaikan rumah ini secara signifikan. Sebagai contoh, jumlah rumah yang ditangani di Jakarta melonjak drastis dari hanya 158 unit pada tahun lalu menjadi 10.000 unit pada tahun ini.

"Mudah-mudahan pada tahun 2026 angka RTLH bisa turun signifikan. Pada 2025 saja, angkanya tercatat mencapai 18,8 juta unit," ujar Maruarar di Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Demi mengoptimalkan program ini, Maruarar menegaskan perlunya kolaborasi kuat dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. Ia juga mengapresiasi dukungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang telah menerbitkan sejumlah kebijakan pro-rakyat demi kelancaran program perumahan.

Selain itu, Kementerian PKP mengandalkan data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan bantuan tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat yang berada pada kelompok desil 1 hingga 4.

Maruarar menekankan bahwa program perbaikan rumah ini harus dijalankan secara transparan karena menggunakan dana publik. Seluruh kebutuhan material dan rincian anggaran akan dibuka kepada masyarakat. Pemerintah juga melibatkan banyak penyedia bahan bangunan guna menciptakan persaingan harga yang sehat.

"Uang rakyat ini harus benar-benar transparan, jangan basa-basi. Buka saja berapa anggarannya, berapa kebutuhannya, dan berapa harganya. Kemudian, penyedia dengan harga termurah yang bisa menang," tegas pria yang akrab disapa Ara tersebut.

Melihat tingginya urgensi program ini, Maruarar mengaku telah mengusulkan lonjakan kuota target BSPS hingga menjadi 2 juta unit pada tahun 2027 mendatang. "Artinya program ini sangat diminati dan diharapkan oleh masyarakat," imbuhnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai program perbaikan rumah ini menunjukkan kemajuan yang signifikan. Ia pun mendorong pemerintah daerah untuk aktif memberikan dukungan konkret.

Salah satunya, kata Tito, melalui kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat sasaran program.

Di sisi lain, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan tantangan besar yang masih dihadapi di wilayah ibu kota. Berdasarkan catatan data BPS, saat ini masih terdapat sekitar 824 ribu unit rumah tidak layak huni di Jakarta yang memerlukan penanganan. (Antara)