Huni Rumah Bambu Sejak 1984, Warga Bantul Akhirnya Dapat Program Bedah Rumah dari Dua Menteri

Mendagri-Menteri PKP tinjau program bantuan bedah rumah di Bantul Jakarta, 05/6 (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait pada Kamis, meninjau penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Rombongan meninjau langsung kondisi rumah salah satu warga penerima bantuan. Rumah tersebut berdinding anyaman bambu yang telah lapuk serta berlantaikan tanah. Rumah itu juga hanya berdiri di atas fondasi berupa barisan batu tanpa semen. Kondisi ini menunjukkan bahwa rumah tersebut berdiri tidak terlalu kokoh. Penerima bantuan tersebut juga terdata dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Berdasarkan dialog Mendagri dengan penghuni rumah, diketahui bahwa rumah itu telah ditempati sejak tahun 1984 dan belum pernah tersentuh bantuan. "Kami bersyukur karena rumah tersebut akan segera dibangun melalui Program BSPS. Alhamdulillah," kata Tito dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Kamis Hal tersebut disampaikannya saat meninjau rumah salah seorang penerima bantuan di Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul. Dalam kesempatan itu, Tito juga menjelaskan bahwa program tersebut tidak hanya menyasar rumah tidak layak huni di daerah perdesaan maupun perkotaan. Namun, program tersebut juga menyasar rumah tidak layak huni di daerah perbatasan. Ia menegaskan, pembangunan rumah tidak layak huni di daerah perbatasan bukan hanya untuk pemerataan pembangunan. Namun, kebijakan ini bertujuan memperkuat pertahanan negara di daerah perbatasan melalui penguatan rasa cinta Tanah Air masyarakat setempat. "Jadi [Menteri PKP] Pak Ara sudah mengalokasikan 15.000 untuk daerah perbatasan. Ada 40 lebih kabupaten perbatasan yang selama ini mungkin jarang tersentuh," ujarnya. Ia juga menceritakan bahwa dirinya bersama Menteri PKP telah mengunjungi langsung rumah tidak layak huni di daerah perbatasan. Salah satu daerah tersebut adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) yang belum lama ini diterjang banjir bandang sehingga merusak sejumlah rumah. "Kena banjir bandang ratusan rumah rusak. Itu sudah kita datangin dan program itu (BSPS) hampir 600-an rumah di sana, sekarang [pelaksanaan programnya] lagi jalan," kata Tito. Selain meninjau rumah tidak layak huni di Kabupaten Bantul, rombongan juga berdialog secara virtual dengan sejumlah penerima bantuan BSPS di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kesempatan itu juga dilakukan peresmian secara simbolis pelaksanaan Program BSPS di Daerah Istimewa Yogyakarta. Peninjauan juga dilakukan bersama Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto, Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya, Kepala BPS Amalya Adininggar Widyasanti, serta pejabat terkait lainnya.