Pangkas Kemiskinan di Atas 10 Persen, Indonesia Belajar Manajemen dari China

Matamata.com - Pemerintah Indonesia berkomitmen mempercepat pengentasan kemiskinan dengan mempelajari sistem manajemen dan teknik penyelesaian masalah (problem solving) dari China. Langkah strategis ini diambil guna mengejar ketertinggalan dan mendorong Indonesia menjadi negara besar di masa depan.

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamen Mendes PDT), Ahmad Riza Patria, menyatakan bahwa hal terpenting yang harus diadopsi dari China bukan sekadar programnya, melainkan prosedur, sistematika, serta kemampuan mengantisipasi masalah di lapangan.

"Apa yang sudah dilakukan China punya kontribusi besar bagi negara-negara lain untuk belajar. Indonesia juga akan mengejar ketertinggalannya agar ke depan menjadi negara besar," ujar Riza Patria kepada ANTARA di Beijing, Rabu (27/5).

Pernyataan tersebut disampaikan Riza di sela-sela rapat pertama Komite Aliansi Kemitraan Global untuk Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan (Global Partnership for Poverty Alleviation and Development/GPPAD) yang digagas pemerintah China.

Dalam forum internasional tersebut, Indonesia dipercaya menjabat sebagai wakil ketua bersama Pantai Gading, Brasil, Pakistan, Afrika Selatan, dan Uzbekistan. Sementara itu, posisi ketua forum dipegang oleh China yang diwakili Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan, Zhang Lu.

Riza mengakui, meski angka kemiskinan di Indonesia terus menunjukkan tren penurunan, jumlahnya dinilai masih cukup tinggi karena berada di atas angka 10 persen.

"Kita harus belajar cepat mengatasi berbagai masalah kemiskinan karena ini masalah yang kompleks," ungkapnya.

Menurut Riza, fokus pengentasan kemiskinan China sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang berpusat pada penguatan kawasan pedesaan.

Sejumlah program unggulan nasional telah disiapkan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Kampung Nelayan Merah Putih, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan optimalisasi BUMDes.

Selain itu, pemerintah juga fokus pada intervensi ekonomi langsung seperti menaikkan harga gabah dan jagung di tingkat petani, menurunkan harga pupuk, hingga menyediakan layanan cek kesehatan gratis.

"Semua program itu basisnya ada di pedesaan dan menyasar masyarakat miskin. Dengan program ini, ekonomi akan bergulir di desa, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya mendongkrak kesejahteraan masyarakat," jelas Riza.

Sebagai bentuk implementasi kerja sama, pemerintah Indonesia secara rutin telah mengirimkan sejumlah kepala desa ke China untuk melakukan studi banding. Pada tahun lalu, sebanyak 25 kepala desa diberangkatkan, sementara tahun ini jumlahnya meningkat menjadi 27 orang.

"Mereka (perwakilan China) juga datang ke Indonesia untuk saling berbagi, diskusi, dan evaluasi. China berhasil dalam banyak hal, Indonesia akan mengejar dan ikut maju," tambah Riza.

Berdasarkan data resmi, China tercatat sukses mengentaskan kemiskinan terhadap 800 juta penduduknya sepanjang periode 1970 hingga 2021. Khusus pada 2013-2020, sebanyak 98,99 juta penduduk pedesaan di China berhasil keluar dari jurang kemiskinan ekstrem, dengan rata-rata pengentasan mencapai 10 juta orang per tahun.

Keberhasilan ini membuat China mampu mencapai target pengurangan kemiskinan dalam Agenda 2030 PBB sepuluh tahun lebih cepat dari tenggat yang ditentukan.

Pada Februari 2021, Negeri Tirai Bambu tersebut resmi mendeklarasikan "kemenangan penuh" dalam memberantas kemiskinan ekstrem setelah 832 kabupaten dan sekitar 128.000 desa keluar dari daftar daerah miskin.

Adapun forum GPPAD yang diikuti Indonesia ini diinisiasi oleh China bersama 53 negara dan sembilan organisasi internasional. Aliansi ini dibentuk untuk mempromosikan pertukaran pengalaman tata kelola serta mengeksplorasi solusi konkret guna membasmi kemiskinan hingga ke akarnya secara inklusif, adil, dan nontarif. (Antara)