Puan Minta PLN Mitigasi Dampak Pemadaman Listrik Bergilir di Pulau Jawa

Matamata.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak PT PLN (Persero) untuk memitigasi dampak pemadaman listrik bergilir yang mengganggu aktivitas masyarakat di Pulau Jawa. Puan juga meminta PLN transparan dalam menjelaskan penyebab pemadaman yang telah berlangsung selama beberapa pekan terakhir tersebut.

Menurut Puan, durasi pemadaman yang cukup panjang telah memicu keresahan masyarakat. Hal ini karena terhentinya aliran listrik berdampak langsung pada aktivitas sehari-hari hingga sektor perekonomian.

"Saya mencatat adanya pemadaman bergilir di sejumlah daerah di Pulau Jawa karena gangguan pasokan batu bara dan gangguan teknis pada PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap). Hal ini tentunya menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang terdampak," ujar Puan di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Pada hari yang sama, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo beserta jajaran telah menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara untuk menjelaskan persoalan tersebut. Puan pun mengapresiasi langkah cepat PLN dalam melaporkan dan mencari solusi atas krisis ini.

Kendati demikian, Puan mengingatkan bahwa komitmen PLN untuk mengurangi pemadaman tidak boleh menghentikan proses evaluasi total. Ia menekankan pentingnya mitigasi, terutama bagi kelompok masyarakat dan sektor yang paling dirugikan.

"Akar masalah penyebab gangguan yang berdampak luas bagi masyarakat harus diketahui secara transparan," tegas Politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Ia menambahkan, saat listrik padam, berbagai sektor krusial mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, komunikasi, hingga pekerjaan di sektor tertentu ikut lumpuh.

Bagi Puan, insiden pemadaman yang berlarut-larut ini mengindikasikan adanya persoalan yang lebih besar terkait ketahanan infrastruktur energi nasional, perlindungan usaha kecil, dan kualitas pelayanan publik.

"Insiden ini harus menjadi pelajaran untuk memperkuat tata kelola sektor energi nasional. Ketahanan energi merupakan fondasi penting bagi investasi, industri, dan pelayanan publik," pungkasnya. (Antara)