Aktor Senior Deddy Mizwar Diperiksa KPK

Matamata.com - Aktor senior sekaligis mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Pemain Nagabonar ini diperiksa KPK guna mendalami dugaan aliran dana suap terkait rencana revisi perubahan peraturan daerah tata ruang Kabupaten Bekasi, yang dinilai sebagai pintu masuk kongkalikong proyek suap Meikarta.

Deddy Mizwar tiba di Gedung KPK pada Rabu (12/12/2018) sekitar pukul 10.15 WIB. Deddy Mizwar yang tiba didampingi rekannya tampak mengenakan pakaian kemeja putih dengan dipadukan celana hitam.

Baca Juga:
Dul Keceplosan Punya Adik Lagi, Maia Estianty Hamil?

''Tadi saya lihat (dalam mobil) sepi, eh nggak taunya pada keluar semua,'' ujar Deddy Mizwar diikuti tawa setiba di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (12/12/2018).

Setibanya di Gedung KPK, Deddy Mizwar yang didampingi rekannya itu langsung memasuki ruang Gedung KPK guna menjalani pemeriksaan terkait kasus suap proyek Meikarta.

Sebelumnya juru bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan akan memanggil Deddy Mizwar. Aktor senior Indonesia tersebut dipanggil guna mendalami terkait kasus suap proyek Meikarta.

Baca Juga:
Pasca Menikah, Maia Estianty Berani Ubah Penampilannya

''Informasinya besok mantan Wagub Jabar akan diperiksa terkait kasus suap proyek Meikarta,'' kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (11/12/2018) kemarin.

Fyi, KPK telah menetapkan 9 tersangka dalam kasus ini, antara lain ialah Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Billy Sindoro. Kemudian, konsultan Lippo Group yaitu Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ).

Selanjutnya, Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi Sahat ‎MBJ Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi (NR).

Baca Juga:
Potret Haru Ricky Harun Dampingi Istri Lahirkan Anak Ketiganya

Neneng Hasanah beserta anak buahnya diduga menerima hadiah atau janji oleh para petinggi Lippo Group, terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta pada lahan seluas 774 hektare. KPK menduga uang suap itu dibagi dalam tiga tahap pemberian. Bupati Neneng disebut baru mendapatkan Rp 7 miliar dari Lippo Group.

Berita ini sudah dipublikasikan sebelumnya di Suara.com.