Baktora | MataMata.com
Ade Armando dan Ketum PSI, Kaesang Pangarep. (Kolase Instagram)

Aksi desakan itu juga dilakukan di depan kantor PSI DIY, di mana paguyuban dan kelompok masyarakat meminta PSI tegas untuk menindak kadernya tersebut.

Pernyataan Ade Armando dinilai salah kaprah terkait dinasti politik yang dimaksud. Mengingat sejarah Jogja merupakan daerah keistimewaan yang memang sejak awal sudah berdiri sebelum Indonesia muncul. Keterkaitan dengan dinasti politik yang dipahami Ade Armando sangat bertolak belakang.

Meski masyarakat Jogja melakukan desakan besar agar PSI dan Ade Armando bertanggung jawab, Raja Keraton, Sri Sultan HB X menanggapi dengan enteng.

"Dinasti atau tidak terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya, yang penting bagi kita di DIY itu Daerah Istimewa diakui keistimewaannya dari asal usulnya dan menghargai sejarah itu, itu aja. Bunyi Undang-Undang Keistimewaannya itu," ujar Sultan saat ditemui wartawan di Kompleks Kepatihan, DIY, Senin (4/12/2023).

Sultan menegaskan dalam undang-undang itu tak ada narasi terkait dinasti. Ia juga menyebutkan jika memang ada orang yang menyebutkan Jogja sebagai politik dinasti, ia menantang untuk mengubah undang-undang tersebut.

"Kalimat dinasti atau nggak di situ [Undang-Undang] juga nggak ada, yang penting kita bagian dari Republik dan melaksanakan keputusan Undang-Undang yang ada. Kalau dianggap dinasti ya diubah aja Undang-Undang Dasar," ujar Sultan.

Blundernya Ade Armando membuat PSI kebakaran jenggot. Meski begitu, Ade Armando juga sudah melakukan klarifikasi pada video terbaru yang dia unggah.

Hal itu belum membuat reda polemik yang ia sulut. Hingga kini gerakan warga yang mengatasnamakan warga Jogja masih terus mendesak agar Ade Armando diberi hukuman tegas.

Load More