WNI di Thailand dan Kamboja Aman dari Konflik Perbatasan, Pemerintah Terus Pantau Situasi

Matamata.com - Pemerintah Indonesia memastikan bahwa warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Thailand dan Kamboja dalam kondisi aman, meskipun terjadi konflik bersenjata di wilayah perbatasan kedua negara.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Wamenko Polhukam) Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan bahwa situasi masih terkendali dan belum ada laporan masalah terkait keselamatan WNI.

"Sejauh ini aman, tidak ada masalah. Karena deputi politik luar negeri kita tetap monitor," ujarnya saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (25/7).

Lodewijk menjelaskan bahwa lokasi bentrokan berada di kawasan hutan perbatasan yang jauh dari permukiman warga maupun pusat kota, sehingga kecil kemungkinan terdapat WNI di area tersebut. Meski begitu, pemerintah tetap siaga dengan melakukan pemantauan melalui Kementerian Luar Negeri.

Konfirmasi serupa juga disampaikan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh, Kamboja. Menurut informasi yang diterima dari Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Kamboja, Prak Sokhonn, tidak ada warga negara asing yang menjadi korban konflik tersebut.

“Menlu Kamboja menyampaikan informasi adanya korban di wilayah Kamboja, tetapi belum dapat memberikan konfirmasi terkait jumlah orang yang meninggal, luka-luka, ataupun bangunan-bangunan yang rusak. Ditekankan bahwa tidak ada warga negara asing yang menjadi korban,” demikian pernyataan KBRI Phnom Penh yang diterima di Jakarta.

KBRI Phnom Penh mengungkapkan bahwa sejumlah WNI diketahui menetap dan bekerja di O’Smach, ibu kota Provinsi Oddar Meanchey. Informasi ini diperoleh melalui laporan warga ke Hotline KBRI. Namun, jumlah pasti WNI di wilayah itu belum bisa dipastikan. Sementara itu, belum ada data keberadaan WNI di Provinsi Preah Vihear — dua wilayah yang berdekatan dengan zona konflik dan berjarak lebih dari enam jam perjalanan dari Phnom Penh.

Dalam pertemuan diplomatik di Phnom Penh, Prak Sokhonn juga memaparkan kronologi eskalasi konflik yang bermula dari insiden bentrok bersenjata pada 28 Mei yang menewaskan seorang serdadu Kamboja. Ia menegaskan bahwa pemerintah Kamboja berkomitmen menyelesaikan konflik secara damai dengan merujuk pada hukum internasional.

“Menlu Kamboja menjelaskan bahwa Perdana Menteri (PM) Kamboja, Hun Manet, telah melayangkan surat kepada Presiden Dewan Keamanan PBB agar dilakukan pembahasan mengenai konflik yang berkembang dengan tujuan untuk mendorong kesepakatan gencatan senjata,” lanjut pernyataan KBRI.

Surat serupa juga dikirimkan kepada Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim selaku Ketua ASEAN, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya diplomasi dan komunikasi dengan kedua pihak yang terlibat konflik.

Sebagai langkah pencegahan, pemerintah Kamboja turut mengimbau warga lokal maupun asing agar tidak melakukan perjalanan ke wilayah sekitar zona konflik, khususnya di Provinsi Oddar Meanchey dan Preah Vihear. (Antara)