Matamata.com - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mendesak pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) bergerak cepat menyelamatkan sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang ditangkap militer Israel. Para WNI tersebut dicegat saat melakukan pelayaran misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla menuju Gaza, Palestina.
Hasanuddin menyatakan bahwa Kemenlu harus segera mengaktifkan jalur diplomasi belakang (back channel) serta memanfaatkan instrumen multilateral guna memastikan keselamatan seluruh WNI yang terdiri dari aktivis dan jurnalis tersebut.
"Pemerintah harus bergerak cepat melalui jalur diplomasi bilateral maupun multilateral. Indonesia perlu menggalang dukungan di Dewan Keamanan PBB, serta meminta Komite Internasional Palang Merah (ICRC) melakukan intervensi langsung demi memastikan kondisi para WNI," kata Hasanuddin di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Menurut Hasanuddin, tindakan Angkatan Laut Israel terhadap kapal sipil pembawa bantuan kemanusiaan di perairan internasional merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip kebebasan navigasi internasional. Tindakan tersebut juga dinilai mengabaikan Hukum Humaniter Internasional dan Konvensi Jenewa.
"Penangkapan terhadap relawan kemanusiaan dan jurnalis sipil di perairan internasional tidak dapat dibenarkan. Ini bukan hanya menyangkut keselamatan WNI, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap hukum internasional dan perlindungan terhadap misi kemanusiaan," tegasnya.
Ia menambahkan, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi seluruh warga negaranya di luar negeri, terutama mereka yang sedang menjalankan misi kemanusiaan.
Sebelumnya, Kemenlu RI juga telah mengecam keras aksi pasukan militer Israel yang mencegat konvoi flotilla kemanusiaan ke Jalur Gaza di perairan Siprus, serta penangkapan terhadap sejumlah WNI yang berada di kapal tersebut.
"Kemenlu RI mengecam keras tindakan militer Israel yang telah mencegat sejumlah kapal yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0," kata Juru Bicara Kemenlu RI Yvonne Mewengkang dalam pernyataan resminya di Jakarta, Senin (18/5/2026).
Yvonne menjelaskan bahwa insiden pencegatan konvoi kemanusiaan oleh militer Israel tersebut terjadi di perairan Siprus, bagian timur Laut Mediterania, pada Senin waktu setempat. (Antara)
Baca Juga
Tag
Berita Terkait
-
DPR Dukung Moratorium Dapur Badan Gizi Nasional untuk Makan Bergizi Gratis
-
Hari Lahir Pancasila 2026: Anggota DPR Ajak Gen Z Jaga Persatuan di Era Digital
-
Hilirisasi Dongkrak PNBP Minerba hingga Rp56 Triliun per Mei 2026
-
Bebas dari Penjara Israel, 9 Relawan Flotilla Asal Indonesia Mengaku Dipukuli dan Disetrum
-
Rampai Nusantara: Pidato Presiden Prabowo di DPR Jaga Optimisme dan Stabilitas Nasional
Terpopuler
-
Said Iqbal Dilantik Jadi Penasihat Khusus Presiden Prabowo Bidang Ketenagakerjaan
-
Mentan Dorong Ekspor Pertanian dan CPO di Tengah Pelemahan Nilai Tukar Rupiah
-
Harga Batu Bara Meroket Imbas Perang AS-Iran, Menteri Bahlil Siap Genjot Produksi
-
Ada Anomali Harga Sawit, Mentan Amran: Perintah Presiden, Bela 15 Juta Petani
-
Yasmin Napper dan Lulu Tobing Bagikan Memori Keluarga yang Paling Berharga
Terkini
-
Said Iqbal Dilantik Jadi Penasihat Khusus Presiden Prabowo Bidang Ketenagakerjaan
-
Mentan Dorong Ekspor Pertanian dan CPO di Tengah Pelemahan Nilai Tukar Rupiah
-
Harga Batu Bara Meroket Imbas Perang AS-Iran, Menteri Bahlil Siap Genjot Produksi
-
Ada Anomali Harga Sawit, Mentan Amran: Perintah Presiden, Bela 15 Juta Petani
-
Rupiah Melemah Rp18.000, Mensesneg Respons Tuntutan BEM SI Jateng soal Ekonomi