Hilirisasi Dongkrak PNBP Minerba hingga Rp56 Triliun per Mei 2026

Matamata.com - Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor minerba telah mencapai Rp56 triliun hingga 15 Mei 2026. Angka ini tumbuh sebesar 6,21 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengungkapkan bahwa lonjakan penerimaan negara ini didorong secara signifikan oleh program hilirisasi. Salah satunya melalui pengoperasian sejumlah smelter yang masuk dalam ekosistem MIND ID.

"Khusus untuk smelter tembaga PT Freeport di Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) Gresik, Jawa Timur, kehadirannya menjadi salah satu tonggak penting untuk memperkuat kapasitas pemurnian konsentrat tembaga dalam negeri," ujar Tri dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Tri menjelaskan, realisasi PNBP minerba pada periode Januari hingga April 2026 sebelumnya berada di angka Rp48,95 triliun, sebelum akhirnya melonjak tajam pada pertengahan Mei ini.

Hingga saat ini, terdapat tiga proyek smelter besar yang telah rampung dan mulai beroperasi penuh. Ketiganya adalah smelter milik PT Aneka Tambang Tbk di Pomalaa, PT Vale Indonesia Tbk di Sulawesi, serta smelter tembaga PT Freeport Indonesia di Gresik.

Secara kumulatif, pemerintah memetakan 14 proyek smelter terintegrasi dalam program hilirisasi mineral nasional. Proyek tersebut terdiri atas enam smelter nikel, enam smelter bauksit, satu smelter tembaga, dan satu smelter besi.

Dari total target tersebut, lima smelter telah selesai dibangun, sementara sembilan lainnya masih dalam tahap penyelesaian. Pemerintah mencatat total investasi yang terserap untuk program ini telah menyentuh angka 7,8 miliar dolar AS.

Tri menambahkan, kapasitas industri pengolahan mineral domestik kini menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan. Berdasarkan data Kementerian ESDM, smelter nikel terintegrasi saat ini memiliki kapasitas input sebesar 24,9 juta ton per tahun dengan kapasitas produksi 924.780 ton per tahun.

Sementara itu, smelter tembaga memiliki kapasitas masukan dua juta ton per tahun dan mampu memproduksi 460 ribu ton katoda tembaga per tahun. Adapun untuk smelter bauksit, kapasitas input tercatat sebesar 19,6 juta ton per tahun dengan hasil produksi alumina mencapai 7,4 juta ton per tahun.

"Angka tersebut menunjukkan bahwa basis industri pengolahan mineral nasional mulai terbentuk kuat," kata Tri menegaskan.

Kendati demikian, Tri memastikan pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik smelter. Kesiapan operasional dan kepatuhan regulasi juga menjadi prioritas demi memastikan industri berjalan produktif dan berdaya saing global.

"Pemerintah tidak melihat hilirisasi dari pembangunan fisik semata, tetapi juga dari kesiapan operasi, kesinambungan pasokan bahan baku, pengelolaan lingkungan, serta kepatuhan terhadap ketentuan perizinan," imbuhnya.

Capaian positif ini mendapat respons positif dari parlemen. Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Yusman, mengapresiasi kinerja Kementerian ESDM, namun ia meminta pemerintah transparan mengenai progres sisa proyek yang belum rampung.

"Kami mengapresiasi capaian ini. Namun, perlu ada keterangan yang lebih rinci mengenai progres pembangunan sembilan smelter yang masih berjalan. Sudah berapa persen menuju selesai?" cecar Yusman.

Senada dengan Yusman, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Alfont, mendesak pemerintah untuk melakukan akselerasi. Menurutnya, percepatan penyelesaian seluruh proyek smelter akan memberikan efek domino yang lebih besar bagi ekonomi nasional.

"Bagaimana caranya ini harus dipacu dan didorong supaya smelter-smelter yang tersisa segera beres. Jika produksi sudah berjalan penuh, kita akan jauh lebih kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," pungkas Alfont. (Antara)