Harga Pertamax Naik: Ekonom Desak Bansos Tunai Digital demi Jaga Daya Beli

Matamata.com - Pemerintah didesak untuk segera menyiapkan program bantuan sosial (bansos) tunai secara cepat dan tepat sasaran. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah lonjakan harga Pertamax yang mencapai lebih dari 30 persen.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menyatakan bahwa bantalan ekonomi sangat diperlukan bagi kelompok rentan dan kelas menengah bawah yang paling terdampak oleh kenaikan biaya transportasi serta kebutuhan sehari-hari.

"Yang paling penting saat ini adalah memastikan masyarakat yang terdampak tidak menanggung seluruh beban penyesuaian tersebut," ujar Fakhrul dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (11/6).

Untuk mempercepat proses, Fakhrul menyarankan pemerintah memanfaatkan teknologi digitalisasi sistem pembayaran, integrasi data kependudukan, perbankan, hingga kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Menurutnya, akurasi dan kecepatan penyaluran menjadi kunci agar konsumsi rumah tangga tidak merosot tajam.

Di sisi lain, Fakhrul menilai keputusan pemerintah menaikkan harga Pertamax merupakan langkah berat yang tidak bisa dihindari. Pemerintah saat ini menghadapi tantangan besar untuk menjaga keberlanjutan fiskal di tengah tekanan nilai tukar rupiah dan membengkaknya biaya impor energi.

Oleh karena itu, kebijakan ini harus dibarengi dengan evaluasi dan reorganisasi berbagai program belanja negara. Fakhrul secara khusus menyoroti pentingnya efisiensi pada program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Evaluasi program Makan Bergizi Gratis penting dilakukan agar tujuan sosialnya tetap tercapai, namun dengan desain yang lebih efisien dan berkelanjutan," tutwingnya.

Jika dikombinasikan dengan kebijakan perlindungan sosial yang tepat, penyesuaian harga BBM nonsubsidi ini diproyeksikan membawa dampak positif bagi makroekonomi. Berkurangnya beban subsidi energi akan memberikan sinyal kuat kepatuhan fiskal Indonesia di mata pasar.

Dampak positif lainnya adalah potensi stabilisasi nilai tukar rupiah. Ketika pasar melihat pemerintah mampu mengendalikan risiko fiskal dan menjaga keberlanjutan APBN, sentimen positif akan kembali dan mendorong arus modal masuk ke dalam negeri.

Kendati demikian, Fakhrul mengingatkan bahwa indikator keberhasilan kebijakan ini bukan cuma soal berkurangnya subsidi, melainkan kemampuan negara melindungi rakyatnya selama masa transisi.

"Pemerintah perlu menunjukkan bahwa disiplin fiskal, perlindungan sosial, dan reformasi belanja negara dapat berjalan beriringan," pungkas Fakhrul. (Antara)