DPR Dukung Moratorium Dapur Badan Gizi Nasional untuk Makan Bergizi Gratis

Matamata.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyambut baik langkah pembenahan yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Salah satu kebijakan yang disorot adalah moratorium atau penundaan pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru.

Charles menilai, langkah BGN untuk melakukan refocusing penerima manfaat serta menggeser fokus dari kuantitas menjadi kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah sangat tepat. Kebijakan ini dinilai krusial untuk memastikan program berjalan lebih efektif, efisien, dan berdampak nyata.

"Moratorium pembangunan dapur baru patut didukung sebagai kesempatan bagi BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program," kata Charles dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Menurut Charles, kebijakan ini harus menjadi momentum bagi BGN untuk memperbaiki prosedur operasional standar (SOP) dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Selain itu, BGN harus memastikan seluruh dapur yang telah beroperasi memenuhi standar keamanan pangan serta kualitas gizi.

Di tengah kondisi keuangan negara yang sedang menghadapi tekanan, Charles menganggap langkah menahan ekspansi dan memprioritaskan pembenahan internal sebagai pilihan yang bijaksana.

"Kami juga menilai langkah refocusing penerima manfaat merupakan kebijakan yang rasional dan berbasis kebutuhan," tambahnya.

Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa program MBG tidak seharusnya diposisikan sebagai program universal untuk semua anak. Sebaliknya, program ini harus menjadi instrumen intervensi gizi yang ditargetkan khusus kepada kelompok rentan.

Di antaranya adalah balita, anak sekolah dari keluarga prasejahtera, ibu hamil, ibu menyusui, serta wilayah dengan prevalensi stunting atau masalah gizi yang tinggi.

"Dengan demikian, anggaran negara dapat difokuskan untuk menghasilkan dampak perbaikan gizi yang nyata dan terukur. Tidak semua anak harus menjadi penerima MBG," tegas Charles.

Lebih lanjut, Komisi IX DPR RI mendorong BGN memanfaatkan momentum ini untuk mengubah model penyediaan makanan. DPR menyarankan peralihan dari pendekatan dapur SPPG terpusat menuju school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah.

Model dapur berbasis sekolah ini dinilai memiliki banyak keunggulan. Selain lokasi pengelolaan yang lebih dekat dengan siswa, konsep ini bisa memanfaatkan fasilitas sekolah yang sudah ada sehingga memangkas biaya logistik dan distribusi.

"Pendekatan school-based kitchen juga lebih sejalan dengan tujuan utama MBG. Sekolah dapat berperan lebih aktif dalam memastikan kualitas makanan, edukasi gizi, serta memantau langsung kondisi fisik peserta didik," jelas Charles.

Ia mengingatkan bahwa indikator keberhasilan program Makan Bergizi Gratis tidak boleh hanya diukur dari seberapa banyak jumlah anak yang mendapat makanan. Keberhasilan sejati adalah sejauh mana program ini mampu menurunkan angka masalah gizi dan mendongkrak kualitas SDM Indonesia ke depan. (Antara)