DPR Ingatkan Hibah Motor Listrik BGN ke Guru Honorer Jangan Jadi Beban Baru

Matamata.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyambut baik wacana pengalihan atau hibah sepeda motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) kepada guru honorer. Namun, ia memberi catatan kritis agar rencana tersebut tidak menimbulkan beban baru bagi para guru.

"Yang terpenting adalah jangan sampai persoalan tersebut menimbulkan beban baru bagi guru-guru honorer kita. Itu saja," ujar Lalu Hadrian saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Sebelum rencana tersebut direalisasikan, Hadrian meminta pemerintah memastikan seluruh aspek administrasi dan legalitasnya. Ia berpesan agar motor listrik yang akan dihibahkan dipastikan bersih dari persoalan hukum, terutama dugaan korupsi pengadaan yang saat ini tengah diusut oleh Kejaksaan Agung.

Selain aspek hukum, Hadrian juga menyoroti kesiapan infrastruktur pendukung kendaraan ramah lingkungan tersebut.

"Pastikan terlebih dahulu hal ini tidak bermasalah, baik motornya kemudian setelah digunakan tadi. Apakah memang betul motor tersebut seperti service center-nya (pusat servis) ada dan sebagainya," kata legislator yang membidangi sektor pendidikan itu.

Kendati memberikan catatan keras, Hadrian menilai rencana hibah ini sebagai "ide cerdas" dan bentuk apresiasi terhadap dedikasi para guru yang berstatus non-Aparatur Sipil Negara (ASN). Rencana ini dinilai bisa membawa harapan baru jika dieksekusi dengan matang.

"Pastikan motor tersebut bisa digunakan, itu yang penting. Karena informasi yang beredar hari ini, ada yang mengatakan motor itu beberapa di antaranya masih dalam proses perakitan. Tetapi lagi-lagi kami ingatkan, silakan saja asal tidak melanggar aturan atau regulasi," ucapnya.

Dukungan senada sebelumnya juga datang dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini. Komisi IX menyetujui langkah BGN menghibahkan sepeda motor listrik—yang awalnya dibeli untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)—kepada guru honorer di daerah.

Menurut Yahya, langkah tersebut merupakan solusi tepat agar aset yang dibeli dengan anggaran negara tidak mangkrak dan tetap bermanfaat bagi masyarakat.

"Waktu rapat dengan Komisi IX, Ibu Arumsari (Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari) mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah, dan saya setuju dengan rencana tersebut," kata Yahya dalam keterangan tertulisnya.

Meski setuju dengan opsi hibah, Yahya menegaskan sejak awal Komisi IX tidak sependapat dengan pengadaan motor listrik untuk SPPG tersebut. Menurutnya, kendaraan roda dua itu tidak sesuai dengan kebutuhan riil pengelola dapur gizi di lapangan.

Yahya membeberkan bahwa Komisi IX DPR tidak pernah menerima laporan maupun informasi terkait pengadaan motor listrik tersebut. Dampaknya, fungsi pengawasan DPR terhadap penggunaan anggaran BGN pada masa kepemimpinan Dadan Hindayana menjadi tidak optimal.

Lebih jauh, Yahya menyoroti proses pengadaan yang dinilainya tidak profesional. Perusahaan penyedia kendaraan diketahui tidak memiliki jaringan dealer resmi maupun fasilitas layanan purna jual yang memadai.

"Perusahaan pengadaan tidak profesional, tidak punya dealer dan tempat servisnya. Yang paling disesalkan, harganya di-mark up (digelembungkan)," sembur Yahya.

Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menegaskan bahwa seluruh aset yang telah dibelanjakan menggunakan uang negara pada tahun anggaran 2025, termasuk pengadaan IT dan motor listrik, harus dioptimalkan pemanfaatannya.

"Poinnya sebenarnya begini, secara keseluruhan ya, bukan cuma motor [listrik]. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025, termasuk IT, sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan," tutur Agustina usai rapat tertutup dengan Komisi IX DPR.

Namun, sebelum melangkah lebih jauh mengeksekusi rencana hibah ke guru honorer, BGN menyatakan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kejaksaan Agung untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai koridor hukum. (Antara)