Luhut Sarankan Badan Gizi Nasional Sempurnakan Program Makan Bergizi Gratis secara Bertahap

Matamata.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyarankan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyempurnakan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara bertahap. Hal ini diperlukan agar kendala di lapangan dapat diidentifikasi dengan lebih baik sebelum cakupan program diperluas.

Luhut mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima kunjungan dari Wakil Kepala BGN beserta tim untuk mengevaluasi pelaksanaan program prioritas tersebut. Menurutnya, salah satu pelajaran penting dari pelaksanaan MBG adalah perlunya pendekatan yang terukur dalam implementasi kebijakan berskala besar.

"Kami memaparkan hasil survei dan usulan-usulan kami. Sebenarnya ini masalah efisiensi lagi, dan kenapa harus semuanya sekaligus? Kan bisa dibikin bertahap sampai kita lebih paham," ujar Luhut kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Meski sempat menghadapi kendala teknis di awal peluncuran, Luhut menilai pemahaman terhadap kebutuhan operasional program kini makin matang setelah berjalan lebih dari satu tahun. DEN optimistis kualitas pelaksanaan program akan terus meningkat dalam 6 hingga 12 bulan ke depan seiring perbaikan tata kelola.

Dari sisi ekonomi, Luhut menyebut MBG memberikan dampak signifikan karena melibatkan perputaran dana yang langsung mengalir ke masyarakat.

Ia pun memastikan berbagai kendala lapangan yang sempat muncul kini telah ditangani lewat koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak memberikan ruang bagi proses perbaikan yang sedang berjalan.

Sebagai informasi, realisasi program MBG hingga Mei 2026 telah mencapai Rp88,15 triliun, atau naik 17,53 persen dibandingkan posisi April 2026 yang sebesar Rp75 triliun. Dari total sasaran, program ini telah menjangkau 48,9 juta siswa dan 14,3 juta non-siswa (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita).

Di sisi lain, pemerintah memutuskan memangkas pagu program MBG pada APBN 2026 dari semula Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pemotongan tersebut merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan efisiensi anggaran nasional.

Menkeu juga memberikan sinyal adanya potensi penghematan lanjutan ke depan.