Matamata.com - Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai Presiden RI Prabowo Subianto menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat kecil dengan berani menindak pelaku usaha nakal di sektor pangan.
"Memang Pak Prabowo sangat memihak kepada yang namanya rakyat kecil. Jadi mereka-mereka (pelaku usaha) yang kategori 'serakahnomic' mau tidak mau akan ditindak," ujar Trubus saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat (15/8).
Menurut Trubus, langkah tegas itu diambil setelah Presiden merasa prihatin melihat rakyat dirugikan oleh praktik curang segelintir pengusaha. Ia juga menilai Prabowo mendorong peran serta publik dalam mengawasi kebijakan pemerintah.
"Hal kedua, saya melihat bahwa Presiden dalam hal ini lebih mengajak kepada peran serta publik sebenarnya untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Ada partisipasi publik," katanya.
Trubus menambahkan, kebijakan yang diambil demi kesejahteraan rakyat sejalan dengan amanah UUD 1945. "Ini menurut saya dari kacamata kebijakan publik memang memberikan harapan publik yang kuat terhadap adanya perubahan dan menuju Indonesia Emas 2045 itu," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pengusaha penggilingan padi berskala besar harus memiliki izin khusus dari pemerintah demi melindungi kebutuhan dasar rakyat.
"Kalau para pelaku usaha tersebut tidak mematuhi hal itu, maka mereka dipersilakan untuk pindah ke bidang lain," tegas Prabowo.
Ia menekankan bahwa beras dan penggilingan padi menyangkut hajat hidup orang banyak. Namun, masih ada pengusaha yang menggunakan kekuatan mereka untuk mendominasi komoditas ini sehingga menyulitkan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta. Sidang digelar menjelang peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI yang mengusung tema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.” (Antara)
Berita Terkait
-
Respons KPK Terkait Instruksi Presiden Prabowo Soal Penguatan Anggaran Pemberantasan Korupsi
-
Ada Indikasi Penyelewengan di BGN, Presiden Prabowo Subianto Panggil BPKP dan PPATK
-
Bahasa Prancis Wacana Masuk Kurikulum, Komisi X DPR Minta Pemerintah Kaji Matang
-
Gerindra Puji Sikap Elegan Megawati yang Tetap Hormati Presiden Prabowo
-
Seskab Teddy Ungkap Hasil Kunjungan Luar Negeri Presiden Prabowo dan Efisiensi Anggaran
Terpopuler
-
Sentil Asas Keadilan, Menteri HAM Usul Sipil Juga Bisa Duduki Jabatan Strategis di Polri
-
Menkum Supratman Ingatkan ASN Tak Main-main dengan Layanan Publik Usai Rentetan Kasus Korupsi
-
Mendag Teken Aturan Baru PMSE: Pedagang Online Wajib Berizin, Bisnis Ride-Hailing Turut Diatur
-
Yusril Dukung KPK Usut Kasus Korupsi Imigrasi Rp145,5 M yang Seret Silmy Karim
-
Pramono Anung Pastikan Tarif Sejumlah Rute Transjabodetabek Naik Bulan Ini
Terkini
-
Sentil Asas Keadilan, Menteri HAM Usul Sipil Juga Bisa Duduki Jabatan Strategis di Polri
-
Menkum Supratman Ingatkan ASN Tak Main-main dengan Layanan Publik Usai Rentetan Kasus Korupsi
-
Mendag Teken Aturan Baru PMSE: Pedagang Online Wajib Berizin, Bisnis Ride-Hailing Turut Diatur
-
Yusril Dukung KPK Usut Kasus Korupsi Imigrasi Rp145,5 M yang Seret Silmy Karim
-
Pramono Anung Pastikan Tarif Sejumlah Rute Transjabodetabek Naik Bulan Ini