Matamata.com - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Satuan Tugas Energi Baru, Terbarukan, dan Konversi Energi (Satgas EBTKE) untuk mempercepat transisi dari energi fosil menuju EBT. Langkah strategis ini diprioritaskan pada pengembangan energi tenaga surya sebagai antisipasi terhadap ancaman krisis minyak global.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa instruksi tersebut menyikapi ketidakpastian situasi geopolitik di Asia Barat atau Timur Tengah. Pemerintah menyoroti risiko gangguan distribusi minyak di Selat Hormuz yang dapat berdampak langsung pada ketahanan energi dalam negeri.
"Itu salah satu yang kita bicarakan (bersama Presiden), bahwa harus ada alternatif yang dipakai ketika kondisi Selat Hormuz seperti ini," ujar Bahlil usai menghadap Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/3).
Bahlil, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas EBTKE, melaporkan hasil rapat perdana satgas yang melibatkan delapan menteri, jajaran pimpinan Kementerian ESDM, dan petinggi PT PLN. Ia menegaskan bahwa satgas akan segera mengeksekusi rencana penghentian operasional sejumlah pembangkit listrik berbasis fosil.
Targetnya, Satgas EBTKE mulai bergerak aktif saat momentum Idulfitri pada pekan depan. Beberapa objek yang disasar meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang masih menggunakan bahan bakar solar.
"Dalam kondisi geopolitik perang, kita tidak bisa memastikan kondisi energi jangka panjang. Oleh karena itu, kita mengoptimalkan seluruh potensi dalam negeri untuk konversi energi fosil ke EBT," tegas Bahlil.
Meski demikian, Bahlil memastikan transisi ini akan dilakukan secara paralel. Pemerintah tetap menunggu rampungnya pembangunan infrastruktur pembangkit EBT sebelum mematikan operasional pembangkit fosil guna menjaga kestabilan pasokan listrik.
"Bangun dulu, baru di-setop. Jika belum dibangun sudah di-setop, penggantinya tidak ada. Jadi ini berjalan paralel. Begitu pembangunan selesai dan mencapai fase Commercial Operation Date (COD), baru PLTD dimatikan," pungkasnya. (Antara)
Berita Terkait
-
DK PBB Agendakan Voting Resolusi Selat Hormuz, Izinkan Penggunaan Kekuatan Militer
-
Pupuk Indonesia Pastikan Ekspor Urea Hanya Dilakukan Setelah Kebutuhan Domestik Aman
-
Selat Hormuz Ditutup, GCC Desak PBB Jamin Navigasi Maritim Internasional
-
Korsel Terapkan Ganjil-Genap Kendaraan Dinas Buntut Krisis Energi Timur Tengah
-
Bawa Investasi Rp380 Triliun, Presiden Prabowo Tiba di Jakarta Usai Lawatan dari Jepang dan Korsel
Terpopuler
-
KPK Sebut Pengusaha Muhammad Suryo Mangkir dari Panggilan Saksi Kasus Bea Cukai
-
Kemkomdigi Pastikan Layanan Telekomunikasi di Sulawesi Utara Pulih 100 Persen Pascagempa
-
DK PBB Agendakan Voting Resolusi Selat Hormuz, Izinkan Penggunaan Kekuatan Militer
-
Pemerintah Pastikan Percepatan Pemulangan Tiga Prajurit Penjaga Perdamaian RI dari Lebanon
-
Indosiar Buka Audisi 'Band Academy', Siap Lahirkan Talenta Muda di Industri Musik
Terkini
-
KPK Sebut Pengusaha Muhammad Suryo Mangkir dari Panggilan Saksi Kasus Bea Cukai
-
Kemkomdigi Pastikan Layanan Telekomunikasi di Sulawesi Utara Pulih 100 Persen Pascagempa
-
DK PBB Agendakan Voting Resolusi Selat Hormuz, Izinkan Penggunaan Kekuatan Militer
-
Pemerintah Pastikan Percepatan Pemulangan Tiga Prajurit Penjaga Perdamaian RI dari Lebanon
-
Pupuk Indonesia Pastikan Ekspor Urea Hanya Dilakukan Setelah Kebutuhan Domestik Aman