Matamata.com - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Satuan Tugas Energi Baru, Terbarukan, dan Konversi Energi (Satgas EBTKE) untuk mempercepat transisi dari energi fosil menuju EBT. Langkah strategis ini diprioritaskan pada pengembangan energi tenaga surya sebagai antisipasi terhadap ancaman krisis minyak global.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa instruksi tersebut menyikapi ketidakpastian situasi geopolitik di Asia Barat atau Timur Tengah. Pemerintah menyoroti risiko gangguan distribusi minyak di Selat Hormuz yang dapat berdampak langsung pada ketahanan energi dalam negeri.
"Itu salah satu yang kita bicarakan (bersama Presiden), bahwa harus ada alternatif yang dipakai ketika kondisi Selat Hormuz seperti ini," ujar Bahlil usai menghadap Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/3).
Bahlil, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas EBTKE, melaporkan hasil rapat perdana satgas yang melibatkan delapan menteri, jajaran pimpinan Kementerian ESDM, dan petinggi PT PLN. Ia menegaskan bahwa satgas akan segera mengeksekusi rencana penghentian operasional sejumlah pembangkit listrik berbasis fosil.
Targetnya, Satgas EBTKE mulai bergerak aktif saat momentum Idulfitri pada pekan depan. Beberapa objek yang disasar meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang masih menggunakan bahan bakar solar.
"Dalam kondisi geopolitik perang, kita tidak bisa memastikan kondisi energi jangka panjang. Oleh karena itu, kita mengoptimalkan seluruh potensi dalam negeri untuk konversi energi fosil ke EBT," tegas Bahlil.
Meski demikian, Bahlil memastikan transisi ini akan dilakukan secara paralel. Pemerintah tetap menunggu rampungnya pembangunan infrastruktur pembangkit EBT sebelum mematikan operasional pembangkit fosil guna menjaga kestabilan pasokan listrik.
"Bangun dulu, baru di-setop. Jika belum dibangun sudah di-setop, penggantinya tidak ada. Jadi ini berjalan paralel. Begitu pembangunan selesai dan mencapai fase Commercial Operation Date (COD), baru PLTD dimatikan," pungkasnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Ada Indikasi Penyelewengan di BGN, Presiden Prabowo Subianto Panggil BPKP dan PPATK
-
Bahasa Prancis Wacana Masuk Kurikulum, Komisi X DPR Minta Pemerintah Kaji Matang
-
Gerindra Puji Sikap Elegan Megawati yang Tetap Hormati Presiden Prabowo
-
Seskab Teddy Ungkap Hasil Kunjungan Luar Negeri Presiden Prabowo dan Efisiensi Anggaran
-
Prabowo Tegaskan Koperasi Jadi Pilar Ekonomi Pancasila: Jangan Hanya Untungkan Segelintir Orang
Terpopuler
-
Diduga Menipu hingga Miliaran Rupiah, Pengusaha Kayu Lapis di Sukabumi Dilaporkan ke Polisi
-
Mendag Siapkan Tiga Permendag Baru Atur Ekspor CPO hingga Batu Bara via BUMN
-
IHSG Hari Ini Anjlok 4 Persen, Menkeu Purbaya Andalkan Fundamental Ekonomi
-
SBY: UMKM Kunci Ketahanan Ekonomi Hadapi Ketidakpastian Global 2026
-
Rencana Kunjungan Megawati ke Dili, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Temui Presiden Timor Leste
Terkini
-
Mendag Siapkan Tiga Permendag Baru Atur Ekspor CPO hingga Batu Bara via BUMN
-
IHSG Hari Ini Anjlok 4 Persen, Menkeu Purbaya Andalkan Fundamental Ekonomi
-
SBY: UMKM Kunci Ketahanan Ekonomi Hadapi Ketidakpastian Global 2026
-
Rencana Kunjungan Megawati ke Dili, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Temui Presiden Timor Leste
-
KPK Duga Wamen Imigrasi Silmy Karim Terima Uang Pemerasan Sejak Menjabat Dirjen