Prabowo Kumpulkan Menteri Bahas Evaluasi Devisa Hasil Ekspor: Hasilnya Belum Menggembirakan

Matamata.com - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10) malam, untuk mengikuti rapat terbatas membahas berbagai isu strategis. Salah satu fokus utama pertemuan tersebut adalah evaluasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE).

“Tadi ada beberapa hal yang dibahas secara khusus," ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai rapat, didampingi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Angga Raka Prabowo.

Menurut Prasetyo, Presiden menyoroti perkembangan sistem keuangan nasional, termasuk implementasi kebijakan DHE yang tertuang dalam PP Nomor 8 Tahun 2025. Regulasi tersebut mewajibkan eksportir menyimpan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di bank-bank dalam negeri sejak 1 Maret 2025.

“Tadi membahas untuk melakukan evaluasi sejauh mana efektivitas dan dampak terhadap diberlakukannya DHE. Dari yang kami terapkan, hasilnya belum cukup menggembirakan,” kata Prasetyo.

Saat ditanya apakah masih terdapat celah dalam peraturan tersebut, Prasetyo tak menampik adanya sejumlah hal yang perlu diperbaiki.

“Ya, masih ada beberapa (celah, red.) yang memungkinkan devisa kita belum seoptimal yang kita harapkan. Makanya itu yang diminta untuk segera dipelajari kembali,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam pidato saat peresmian Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia pada Februari 2025, Presiden Prabowo menargetkan devisa Indonesia dapat mencapai sedikitnya 100 miliar dolar AS dalam setahun setelah kebijakan DHE diberlakukan.

Rapat terbatas yang berlangsung sekitar tiga jam itu turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, serta Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Turut hadir pula Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, Kepala BIN M. Herindra, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Mensesneg Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.