Amran Sulaiman Tegaskan Pengawasan Ketat Rp150 Triliun Subsidi Pangan: "Harga Harus Dipantau Real Time"

Matamata.com - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa dana subsidi pangan senilai Rp150 triliun akan diawasi secara ketat dan real time guna menjaga stabilitas pasokan serta keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Amran usai melakukan serah terima jabatan dari Arief Prasetyo Adi di Jakarta, Senin (14/10). Usai pelantikan, ia langsung memimpin rapat perdana untuk mengenal jajaran pejabat di lingkungan Bapanas dan membahas strategi pengendalian harga pangan strategis.

Dalam rapat tersebut, Amran menekankan pentingnya pemantauan harga harian secara langsung agar setiap perubahan harga di pasar dapat segera direspons dengan kebijakan yang tepat.

“Permasalahan-permasalahan apa yang harus ditindaklanjuti secepat-cepatnya. Satu adalah harga pangan strategis. Ini harus dipantau real time. Tiap hari kami minta dipantau terus-menerus. Terus diawasi, khususnya pangan yang disubsidi pemerintah, Rp150 triliun subsidi pemerintah,” ujar Amran.

Amran menjelaskan, pengawasan terhadap pangan bersubsidi perlu dilakukan secara menyeluruh karena dana besar tersebut menyangkut kepentingan petani dan masyarakat luas. Ia juga menegaskan pentingnya intervensi pemerintah untuk menjaga keseimbangan harga melalui penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) bagi petani dan Harga Eceran Tertinggi (HET) bagi konsumen.

“Itu kita wajib intervensi karena kita harus jaga petani dengan HPP, jaga konsumen dengan HET, mutlak. Semua beras yang disubsidi pemerintah itu harus diintervensi, harus diawasi,” tegasnya.

Amran optimistis langkah pengawasan lintas lembaga akan berjalan efektif karena didukung oleh tim yang telah lama bekerja dengannya dan memahami sistem kerja cepat serta terukur.

“Mereka ini bukan tim baru, ini dari dulu saya sama-sama semua. Dia sudah ngerti cara kerja kita. Jadi, insyaallah kami yakin ke depan lebih baik,” katanya.

Salah satu bentuk intervensi yang tengah berjalan adalah program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui Perum Bulog. Hingga 13 Oktober 2025, realisasi penyaluran beras SPHP telah mencapai 463,5 ribu ton. (Antara)