Matamata.com - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa perlu memperbaiki gaya komunikasi politiknya serta tidak terlalu sering berkomentar mengenai kebijakan kementerian lain.
“Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” ujar Misbakhun saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (14/10).
Meskipun memberikan dukungan penuh terhadap langkah Purbaya dalam menyusun arah kebijakan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Misbakhun menyoroti pernyataan Purbaya terkait pemotongan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak terserap.
Menurutnya, alokasi anggaran tersebut memiliki dimensi politik tersendiri, sehingga dana MBG yang tidak terserap tidak bisa dialihkan begitu saja tanpa melalui pembahasan bersama DPR.
Selain itu, Misbakhun juga menyoroti keputusan Purbaya yang langsung menanggapi rencana kenaikan defisit dari 2,48 menjadi 2,68 persen. Ia menilai kebijakan tersebut seharusnya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPR, mengingat pembahasan APBN masih berlangsung.
“Hal-hal seperti ini perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak,” tegasnya.
Lebih lanjut, Misbakhun meminta agar Purbaya mengarahkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, terutama dalam menjaga daya beli dan memperkuat kelas menengah. Ia juga menyarankan agar tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bisa diturunkan untuk mendorong konsumsi domestik.
“Saya yang waktu itu mengingatkan supaya (kenaikan) PPN ini ditahan benar. Kalau perlu PPN kita turunkan kembali ke 10 persen, dan kalau perlu ke 8 persen,” pungkasnya. (Antara)
Berita Terkait
-
PPN 2026 Masih Dikaji, Menkeu Tunggu Arah Pertumbuhan Ekonomi
-
Menkeu Purbaya Tegas: Sitaan Balpres Ilegal Tak Akan Dikirim untuk Korban Bencana Sumatera
-
Menkeu Siapkan Dana Tambahan, Tunggu BNPB Ajukan Anggaran Penanganan Banjir Sumatera
-
Ekonomi Kuartal IV Diprediksi Melambat, Purbaya Siapkan Opsi Suntikan Dana dan Tambahan Anggaran BNPB
-
Menkeu Setujui Penambahan Kuota LPG Bersubsidi Jelang Libur Nataru
Terpopuler
-
Satgas PKH Selidiki 31 Perusahaan Terkait Banjir Bandang di Tiga Provinsi Sumatera
-
Prabowo: Penanganan Bencana di Sumatra Hasil Gotong Royong Semua Pihak
-
Ulama Aceh Minta Presiden Tetapkan Bencana Nasional di Tiga Provinsi Sumatera
-
PPN 2026 Masih Dikaji, Menkeu Tunggu Arah Pertumbuhan Ekonomi
-
KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau Terkait Penyidikan Kasus Abdul Wahid
Terkini
-
Satgas PKH Selidiki 31 Perusahaan Terkait Banjir Bandang di Tiga Provinsi Sumatera
-
Prabowo: Penanganan Bencana di Sumatra Hasil Gotong Royong Semua Pihak
-
Ulama Aceh Minta Presiden Tetapkan Bencana Nasional di Tiga Provinsi Sumatera
-
PPN 2026 Masih Dikaji, Menkeu Tunggu Arah Pertumbuhan Ekonomi
-
KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau Terkait Penyidikan Kasus Abdul Wahid