Matamata.com - Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menyatakan sektor pariwisata Indonesia berada di jalur pertumbuhan yang positif. Hal ini tercermin dari lonjakan angka kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sepanjang April 2026.
"Pariwisata Indonesia saat ini berada pada jalur pertumbuhan yang sangat positif. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan kunjungan wisman serta meningkatnya rata-rata pengeluaran wisatawan per kunjungan. Ini membuktikan bahwa strategi penguatan kualitas destinasi mulai membuahkan hasil," ujar Widiyanti dalam Laporan Bulanan Kinerja Kementerian Pariwisata di Jakarta, Sabtu (6/6/2026).
Widiyanti menegaskan, sektor kepariwisataan nasional tetap menunjukkan taji dan tumbuh tangguh di tengah dinamika geopolitik global yang tidak menentu.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kunjungan wisman pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 7,22 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 1,16 juta kunjungan.
Secara akumulatif dari Januari hingga April 2026, total kunjungan wisman telah menyentuh 4,68 juta kunjungan, atau tumbuh 8,24 persen dari 4,33 juta kunjungan pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Malaysia memimpin sebagai negara asal wisman terbanyak pada April 2026 dengan 207.957 kunjungan. Posisi berikutnya diikuti oleh Australia (157.960 kunjungan), Tiongkok (133.986 kunjungan), Singapura (111.439 kunjungan), dan Timor Leste (75.477 kunjungan).
Geliat pariwisata ini berdampak langsung pada kantong devisa negara. Bank Indonesia (BI) mencatat devisa dari sektor pariwisata pada Triwulan I-2026 melesat hingga 4,05 miliar dolar AS atau setara Rp68,28 triliun. Angka ini naik 6,30 persen dibanding Triwulan I-2025 yang tercatat sebesar 3,81 miliar dolar AS (sekitar Rp62,29 triliun).
Tidak hanya turis asing, pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) juga menunjukkan tren menggembirakan. Hingga April 2026, pergerakan wisnus telah mencapai 417,06 juta perjalanan, tumbuh 1,48 persen secara tahunan (year-on-year).
Untuk menjaga momentum pertumbuhan ini, Kementerian Pariwisata telah menggelar Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata pada 20–21 Mei 2026 lalu demi menyelaraskan kebijakan menuju target pembangunan nasional tahun 2029.
Pemerintah kini fokus mendorong praktik usaha pariwisata berkelanjutan melalui pelestarian lingkungan dan pengendalian daya dukung destinasi (carrying capacity).
Selain itu, penguatan ekosistem pariwisata ramah Muslim juga diakselerasi lewat kolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Program ini mencakup sertifikasi halal massal bagi pelaku usaha di 1.116 desa wisata yang tersebar di 34 provinsi.
Langkah ini berjalan beriringan dengan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah. Sebagai stimulus tambahan, Kementerian Pariwisata juga menggulirkan program Karisma Event Nusantara (KEN) 2026 yang mendukung penyelenggaraan 125 agenda wisata terkurasi di berbagai penjuru tanah air. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Menpar: Sektor Pariwisata Serap 25,91 Juta Tenaga Kerja Sepanjang 2025
-
Pariwisata Indonesia Berjaya di Awal 2026: Bali Dinobatkan Sebagai Destinasi Terbaik Dunia
-
Gista Putri Sambut Kepulangan Wishnutama dengan 1 Video: Merinding Lihatnya
-
Gista Putri Ulang Tahun, Ucapan Manis Wishnutama Bikin Meleleh
-
Heboh Video Netizen Salah Panggil Menteri Wishnutama, Tuai 5 Reaksi Kocak
Terpopuler
-
Kunjungan Wisman April 2026 Naik, Devisa RI Tembus Rp68 Triliun
-
John Herdman Bangga Mathew Baker Jadi Debutan Termuda Timnas Indonesia
-
Tumbuh 34 Persen, Belanja Negara Mei 2026 Didorong Program Makan Bergizi Gratis dan Bansos
-
Ketua Komisi VII DPR: Nobar Piala Dunia 2026 Dorong Pertumbuhan Ekonomi UMKM
-
Rawat Kecantikan, Jennifer Bachdim Makin Percaya Diri Gunakan Elara Skin Indonesia
Terkini
-
John Herdman Bangga Mathew Baker Jadi Debutan Termuda Timnas Indonesia
-
Tumbuh 34 Persen, Belanja Negara Mei 2026 Didorong Program Makan Bergizi Gratis dan Bansos
-
Ketua Komisi VII DPR: Nobar Piala Dunia 2026 Dorong Pertumbuhan Ekonomi UMKM
-
Soroti Anggota Polri Ikut Ormas, Ketua Komisi III DPR: Etis Enggak Pimpinan Deklarasi?
-
Golkar Desak Badan Gizi Nasional Jamin Transparansi Penunjukan Titik SPPG