Menhut Raja Juli Antoni Luncurkan Nature Finance untuk Konservasi Taman Nasional

Matamata.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan bahwa Indonesia kini tengah bergerak menuju era baru pembiayaan konservasi berbasis alam (nature finance) yang inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan baru ini bertujuan agar pengelolaan lingkungan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pembiayaan publik (APBN).

Menurut Raja Juli, pemerintah membuka ruang lebar bagi investasi yang kredibel, berintegritas, dan berdampak nyata bagi masyarakat, alam, serta iklim.

"Indonesia tidak hanya sedang menyusun strategi pembiayaan. Kami sedang membangun paradigma baru tata kelola konservasi. Taman nasional harus memiliki kemandirian finansial, masyarakat menjadi mitra utama, dan swasta berperan bermakna," ujar Raja Juli Antoni dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/6/2026).

Ia menambahkan, negara akan menyediakan kerangka regulasi yang kuat untuk memastikan seluruh mekanisme berjalan akuntabel dan berkelanjutan.

Sebagai langkah konkret dari arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Kehutanan telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pembiayaan Inovatif untuk Pengelolaan Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik.

Satgas ini menargetkan sedikitnya 13 taman nasional dan dua lanskap konservasi spesies ikonik mampu mencapai kemandirian pembiayaan pada tahun 2030.

Untuk mencapai target ambisius tersebut, Indonesia menerapkan strategi ganda, yaitu reformasi regulasi dan penguatan kelembagaan. Di saat yang sama, pemerintah mendorong mobilisasi investasi melalui instrumen keuangan inovatif dan kemitraan strategis.

Salah satu terobosan yang diperkenalkan adalah konsep "Natural Ecosystems as a New Asset Class". Pendekatan ini memandang ekosistem alam sebagai aset strategis yang menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan tanpa merusak fungsi ekologisnya.

Sejumlah instrumen yang sedang dikembangkan meliputi:

Kredit karbon dan kredit biodiversitas
Obligasi konservasi spesies (species bonds)
Ekowisata dan bioprospeksi
Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK)
Skema kemitraan pemerintah dan swasta (KPS)

"Pendekatan ini diharapkan dapat membuka peluang investasi baru yang mendukung konservasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan," lanjut Menhut.

Sebagai proyek percontohan utama (pilot project), pemerintah memperkenalkan Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) di Aceh. Inisiatif ini dirancang untuk membuktikan bahwa perlindungan satwa liar, konektivitas habitat, dan ekonomi masyarakat dapat berjalan terpadu dalam satu lanskap.

Menhut pun mengundang komunitas investasi global, mitra pembangunan, hingga lembaga filantropi untuk berkolaborasi dalam transformasi ini.

"Kami menyambut kemitraan dalam bentuk dukungan keahlian, transfer teknologi, hingga pembiayaan inovatif. Kolaborasi global akan mempercepat upaya kita menjaga keanekaragaman hayati sekaligus menciptakan ekonomi berkelanjutan," pungkasnya. (Antara)