Matamata.com - Pemerintah membangun proyek hilirisasi batu bara berupa Dimethyl Ether (DME) di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, sebagai langkah strategis untuk mengurangi impor Liquefied Petroleum Gas (LPG).
“Hilirisasi merupakan strategi utama pembangunan nasional,” kata Tenaga Ahli Sekretariat Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi, M. Fadhil Hasan, di Samarinda, Rabu (30/10).
Langkah tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam Astacita II untuk mencapai kemandirian energi nasional.
Fadhil menjelaskan, salah satu tantangan utama yang dihadapi Indonesia saat ini adalah ketergantungan tinggi terhadap impor energi fosil.
Proyek DME di Kutai Timur dirancang sebagai solusi konversi LPG guna memperkuat kemandirian energi. Pemerintah menargetkan substitusi penuh LPG ke DME dapat terealisasi pada 2040.
Proyek tersebut juga menjadi bagian penting dari transformasi ekonomi Kalimantan Timur, yang saat ini menyumbang 42,8 persen produksi batu bara nasional.
Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi dan Ketahanan Energi telah menetapkan proyek DME sebagai salah satu dari 18 proyek prioritas nasional.
Nilai investasi proyek konversi LPG ke DME diperkirakan mencapai 10,25 miliar dolar AS, atau sekitar Rp164 triliun.
“Proyek ini diproyeksikan menyerap total 34.800 tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung,” ujar Fadhil.
Selain DME, strategi hilirisasi batu bara juga diarahkan untuk memproduksi metanol yang nantinya dapat diolah lebih lanjut menjadi biodiesel. Pemerintah juga mendorong hilirisasi batu bara untuk menghasilkan grafit sintetik, komponen penting dalam produksi baterai kendaraan listrik (electric vehicle).
Adapun batu bara kalori rendah (lignit), yang cadangannya melimpah, akan dimanfaatkan untuk produksi amonia. Amonia hijau dikembangkan sebagai alternatif energi bersih dan berkelanjutan di masa depan.
“Proyek DME di Kutai Timur, bersama hilirisasi sawit di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy, mencerminkan arah baru ekonomi Kaltim. Ekonomi daerah kini didorong beralih dari sekadar ekstraksi sumber daya alam menuju industri bernilai tambah,” kata Fadhil menegaskan. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Impor LPG, Bahan Baku Plastik, dan Suku Cadang Pesawat
-
Menteri ESDM Usul Anggaran Kompor Listrik Rp815 Miliar di RAPBN 2027
-
Prabowo Perintahkan Menteri ESDM Cari Energi Alternatif, Pastikan Harga BBM Subsidi Tetap
-
RI Surplus Gas, ESDM Dorong LNG Ritel Jadi Alternatif BBM dan LPG
-
Kementerian ESDM Matangkan Skema Distribusi CNG 3 Kg, Tabung Pakai Sistem Pinjam
Terpopuler
-
DPR Ingatkan Hibah Motor Listrik BGN ke Guru Honorer Jangan Jadi Beban Baru
-
Kemenhaj Samakan Durasi Pelatihan Petugas Haji Pusat dan Daerah Jadi Sebulan Penuh
-
Menpora Erick Thohir: Nobar Piala Dunia 2026 Gerakkan Ekonomi dan UMKM
-
Wamentan Sudaryono Tegaskan Bantuan Pertanian Gratis, Minta Petani Laporkan Pungli
-
Menkeu Purbaya: Imunitas Patriot Bond Hanya Berlaku untuk Dana yang Diinvestasikan
Terkini
-
DPR Ingatkan Hibah Motor Listrik BGN ke Guru Honorer Jangan Jadi Beban Baru
-
Kemenhaj Samakan Durasi Pelatihan Petugas Haji Pusat dan Daerah Jadi Sebulan Penuh
-
Menpora Erick Thohir: Nobar Piala Dunia 2026 Gerakkan Ekonomi dan UMKM
-
Wamentan Sudaryono Tegaskan Bantuan Pertanian Gratis, Minta Petani Laporkan Pungli
-
Menkeu Purbaya: Imunitas Patriot Bond Hanya Berlaku untuk Dana yang Diinvestasikan