Pemerintah Genjot Produksi Protein untuk Sukseskan Program Makanan Bergizi Gratis 2026

Matamata.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan peningkatan kapasitas produksi pangan berbasis protein untuk mendukung pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi 82,9 juta penerima mulai 2026.

Zulhas menjelaskan bahwa kebutuhan harian dalam program tersebut menuntut kesiapan pasokan besar untuk berbagai komoditas protein seperti telur, ikan, ayam, sayur, dan buah. Pemerintah melihat perlunya memperkuat sektor protein karena dalam beberapa tahun terakhir produksi pangan berbasis karbohidrat telah lebih dulu meningkat.

“Prinsip (program pangan) untuk mendukung Makanan Bergizi Gratis. Tahun depan, diperkirakan (pemerintah) akan memberikan kepada 82,9 juta penerima. Kalau satu hari perlu satu butir telur, maka kita perlu satu hari 82,9 juta butir telur tahun depan. Lalu kita perlu ikan, maka kita perlu 82,9 juta potong ikan tahun depan,” kata Zulhas saat memaparkan materi di International Sustainable Rice Forum (ISRF) 2025 di Jakarta, Senin.

Ia menambahkan bahwa pemerintah akan membangun tambak ikan raksasa seluas sekitar 20.000 hektare di Jawa, serta memperluas tambak di 500 kabupaten dan kota. Upaya ini juga diperkuat dengan rencana pembangunan 2.000 desa nelayan pada 2026.

Pengembangan industri pakan ternak dan budidaya ayam skala nasional turut menjadi strategi untuk memastikan kecukupan pasokan protein. Zulhas menilai bahwa kebutuhan besar MBG menuntut kontribusi signifikan dari berbagai sektor pangan.

Dalam kesempatan itu, Zulhas juga mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan produksi beras nasional tahun ini diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, disertai peningkatan produksi jagung sekitar 9 persen.

Ia menyampaikan bahwa Indonesia tidak melakukan impor beras pada akhir tahun ini karena stok dalam negeri telah mencukupi. Tahun lalu Indonesia mengimpor sekitar 4,5 juta ton, sementara tahun ini diperkirakan terdapat surplus sekitar empat juta ton.

“Perintah Bapak Presiden, kedaulatan pangan tidak boleh ditawar-tawar. Berapapun ongkosnya, kita harus lakukan,” ujarnya.

Meski demikian, Zulhas menekankan bahwa inovasi dan teknologi tetap dibutuhkan untuk memperkuat ketahanan produksi. Varietas unggul, mekanisasi, serta dukungan riset dari berbagai lembaga, termasuk kerja sama internasional, dipandang penting untuk mempercepat transformasi pertanian.

“Indonesia 1 hingga 5 tahun ke depan akan membangun menuju kedaulatan pangan secara besar-besaran,” lanjutnya.

Pemerintah berharap perluasan kapasitas produksi dan kolaborasi antarnegara melalui forum seperti ISRF dapat memperkuat ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang. (Antara)