DPR Tegaskan Program Makan Bergizi Gratis Tak Kurangi Anggaran Infrastruktur Pendidikan

Matamata.com - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan mengurangi alokasi anggaran untuk infrastruktur pendidikan dalam APBN. Ia meluruskan polemik yang membenturkan kedua program tersebut karena dinilai tidak proporsional.

Misbakhun menjelaskan bahwa anggaran pendidikan setiap tahunnya selalu meningkat. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi yang mewajibkan alokasi minimal 20 persen dari total belanja negara. Seiring dengan bertambahnya volume APBN, secara otomatis nominal anggaran pendidikan pun ikut merangkak naik.

"Terlalu berlebihan dan tidak proporsional membenturkan strategi alokasi sebagian anggaran pendidikan untuk MBG dengan pembangunan infrastruktur pendidikan. Pemerintah tidak pernah mengurangi alokasi infrastruktur, bahkan diperkuat dengan pembangunan sekolah rakyat di banyak daerah," ujar Misbakhun dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (2/3).

Menurutnya, pemerintah menerapkan pendekatan kebijakan lintas sektor (cross-cutting policy) dalam penganggaran. Artinya, anggaran dialokasikan mengikuti fungsi dan peran programnya (follow the program). Dalam hal ini, MBG menyasar hampir 84 juta penerima manfaat yang mayoritas merupakan anak usia sekolah.

"Ini murni wilayah strategi alokasi anggaran yang menjadi kewenangan pemerintah dalam mengoperasionalkan APBN. Strategi ini menunjukkan kecermatan dalam memperkuat jangkauan penerima manfaat, bukan kesalahan alokasi," tambahnya.

Dukungan Sekretariat Kabinet Senada dengan Misbakhun, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga menepis narasi bahwa MBG menyebabkan sekolah terbengkalai atau kesejahteraan guru terabaikan. Teddy memastikan anggaran pendidikan tahun 2026 telah disepakati bersama DPR dengan peruntukan yang jelas.

Ia menjamin program strategis seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) tetap berlanjut. Bahkan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, akses pendidikan diperluas melalui sekolah rakyat yang dilengkapi fasilitas tempat tinggal serta jaminan kesehatan.

"Pemerintah pusat pada 2025 juga melakukan renovasi sekitar 16.000 sekolah dengan anggaran Rp17 triliun. Jadi, seluruh program strategis tetap berjalan, bahkan diperkuat," tegas Teddy.

Selain perbaikan fisik, pemerintah juga melakukan percepatan digitalisasi dengan mendistribusikan 280.000 televisi digital ke sekolah-sekolah untuk menunjang proses pembelajaran. (Antara)