Menteri ESDM Usul Anggaran Kompor Listrik Rp815 Miliar di RAPBN 2027

Matamata.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Anggaran ini dialokasikan untuk program kompor listrik guna mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.

"Energi yang kami dorong ke depan tidak hanya tentang LPG, tetapi kompor listrik, CNG, dan macam-macam. Yang kami buat itu (kompor listrik) sebesar Rp815,56 miliar," ujar Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Untuk menyukseskan program ini, Bahlil meminta Komisi XII DPR RI yang membidangi sektor energi dan sumber daya mineral untuk membantu pendataan daerah yang paling membutuhkan kompor listrik. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang tepat sasaran.

"Supaya bisa kita melakukan kerja sama dan sinkronisasi," kata Bahlil menambahkan.

Selain kompor listrik, Kementerian ESDM juga mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp635,24 miliar untuk program konversi motor listrik dalam RAPBN 2027. Anggaran tersebut nantinya akan dikelola oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE).

Kedua program ini merupakan inisiatif baru untuk tahun anggaran 2027. Berdasarkan paparan Menteri ESDM, realisasi alokasi yang diajukan nantinya akan tetap menyesuaikan dengan ketersediaan kas negara.

Sebagai catatan, wacana transisi dari kompor LPG ke kompor listrik sebelumnya pernah bergulir pada masa kepresidenan Joko Widodo. Namun, pada September 2022, PT PLN (Persero) membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kilogram (kg) tersebut demi menjaga kenyamanan masyarakat dalam fase pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.

Isu transisi energi ini kembali mencuat seiring fluktuasi harga energi global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno kembali mendorong pemerintah untuk mempercepat transisi dari kompor gas ke kompor listrik.

Menurut Eddy, transisi ini jauh lebih murah dibandingkan dengan besarnya biaya yang harus digelontorkan pemerintah untuk subsidi impor LPG. Apalagi, harga LPG sangat bergantung pada harga minyak dunia yang fluktuatif.

"Sebagaimana diketahui, Indonesia mengimpor 75–80 persen kebutuhan LPG yang harganya sejalan dengan harga minyak mentah," tutur Eddy.

Oleh karena itu, Eddy menegaskan dukungannya terhadap upaya pemerintah dalam mempercepat proses elektrifikasi massal, baik di sektor transportasi, industri, maupun rumah tangga melalui penggunaan kompor listrik. (Antara)