Gus Yahya Siap Islah, Tegaskan Pentingnya Menjaga Tata Organisasi NU

Matamata.com - Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf menyatakan dirinya membuka ruang untuk islah. Hal itu ia sampaikan setelah menghadiri silaturahim PBNU sesi kedua di Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

“Saya sangat berterima kasih bahwa beliau-beliau berkenan untuk memanggil saya. Saya sangat terharu bahwa para sesepuh kita masih begitu peduli kepada jam’iyah Nahdlatul Ulama ini,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Minggu (7/12/2025).

Dalam forum tersebut, Gus Yahya menjelaskan bahwa ia diberi kesempatan memaparkan berbagai persoalan organisasi yang sebelumnya diarahkan kepadanya. Ia menyebut seluruh permintaan klarifikasi yang disampaikan melalui utusan Rais Aam telah ia jawab secara detail dan tuntas.

“Semuanya telah saya jawab dengan tuntas, dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan dari saudara Sumantri sebagai pemegang buku keuangan BPNU... serta penjelasan-penjelasan dari Pak Amin Said Husni,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia menitipkan pesan kepada para kiai agar mempertimbangkan arah masa depan struktur organisasi NU. Menurutnya, pengurus PBNU sejak awal berkhidmah dengan niat tulus sehingga penting menjaga sistem yang telah diwariskan para pendiri.

“Mohon dipertimbangkan tentang masa depan tatanan organisasi Nahdlatul Ulama ini upaya tatanan ini tidak runtuh di tengah jalan,” kata dia.

Ia juga mengingatkan bahwa NU didirikan dengan aturan yang tegas, bahkan Rais Akbar Hadratussyekh K.H. Hasyim Asy’ari tetap dibatasi kewenangannya oleh anggaran dasar.

“Maka mari kita berpikir tetap dengan betul agar tatanan ini tidak diruntuhkan dan membawa jam’iyah ini mundur 100 tahun,” lanjutnya.

Terkait pernyataan bahwa forum di Tebuireng tidak berpengaruh pada risalah rapat syuriyah, Gus Yahya menilai rapat harian syuriyah justru bermasalah sejak awal.

“Mau pengaruh atau tidak pengaruh, monggo. Tapi sudah menjadi persepsi bahwa apa yang terjadi dengan harian syuriyah itu sangat bermasalah, membuat keputusan di luar wewenangnya. Jadi ini bermasalah. Semua ikutannya dari keputusan ini bermasalah semua,” tegasnya.

Ia juga menyoroti rencana Rapat Pleno PBNU pada 9 Desember 2025 yang dinilai bersandar pada keputusan yang keliru.

“Kalau itu didasarkan pada rapat harian syuriyah tanggal 20 November 2025, itu berarti mendasarkan diri pada keputusan yang bermasalah. Pengambilalihan jabatan ketua umum untuk dirangkap oleh Rais Aam sangat-sangat bermasalah,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Gus Yahya memastikan bahwa komunikasi dengan para kiai sepuh serta PWNU dan PCNU se-Indonesia akan terus dilakukan untuk menemukan solusi terbaik. (Antara)