Matamata.com - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meminta Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhidin, untuk menunjukkan empati dan selalu responsif terhadap kritik serta saran warga terkait penanggulangan banjir.
Wapres menekankan agar pemerintah daerah tidak menutup telinga terhadap keluhan bencana yang terus berulang di provinsi tersebut.
Hal itu disampaikan Wapres saat meninjau lokasi banjir di Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kamis (8/1/2026). Di lokasi, Gibran berdialog langsung dengan aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel yang menyampaikan kekecewaan warga atas penanganan banjir yang dianggap kurang serius.
Warga mengeluhkan banjir yang telah merendam permukiman selama sepekan dengan ketinggian air mencapai lutut hingga atap rumah.
"Pak Gubernur, ini tolong didengarkan ya. Keluhan rakyat mulai dipikirkan untuk solusi jangka panjang. Mungkin tata ruang masih ada yang tidak sesuai, faktor tambang, dan lainnya yang memicu banjir," tegas Wapres Gibran di hadapan Gubernur Muhidin.
Teguran ini merupakan respons atas keberatan warga terhadap pernyataan Gubernur sebelumnya yang menyebut banjir di Kabupaten Balangan pada Desember 2025 bukan merupakan banjir bandang dan tidak terkait dengan aktivitas pertambangan.
Wapres meminta agar pemerintah daerah terbuka terhadap masukan mahasiswa dan warga yang menyoroti kerusakan lingkungan sebagai faktor penyebab banjir, selain curah hujan yang tinggi.
"Pak Gubernur, tolong didengar keluhan mahasiswa ini. Tapi saya juga minta mahasiswa jangan hanya kritik, harus ada juga solusi yang membangun," tambah Gibran.
Dalam peninjauan tersebut, Wapres didampingi Kepala Basarnas Marsekal Madya (Marsdya) TNI Mohammad Syafii. Mereka menerima aspirasi agar pemerintah daerah memberikan perhatian serius untuk memutus siklus banjir tahunan di Kalimantan Selatan.
Berdasarkan data sementara, dampak banjir di Kabupaten Banjar sangat signifikan, mencakup 9 kecamatan dan 121 desa. Tercatat sebanyak 23.133 unit rumah terdampak, dengan 13.732 rumah di antaranya masih terendam air.
Jumlah warga yang terdampak mencapai 42.082 kepala keluarga atau 118.151 jiwa. Dari jumlah tersebut, terdapat kelompok rentan yang membutuhkan penanganan khusus, yakni 371 ibu hamil, 687 bayi, 2.145 balita, 4.356 anak-anak, 3.944 lansia, serta 366 penyandang disabilitas. (Antara)
Berita Terkait
-
Wapres Gibran Minta Pemuda Masjid Dunia Jadi Perekat Generasi Muda
-
Wapres Gibran dan Menhub Tinjau MRT Fase 2A, Targetkan HI-Monas Beroperasi Akhir 2027
-
Wapres Gibran Pastikan MRT Fase 2A Bundaran HI-Monas Beroperasi Akhir 2027
-
Wapres Gibran Tinjau Kampung Nelayan Merah Putih Lampung Timur, Pastikan Fasilitas Modern Beroperasi
-
Presiden Prabowo Bertolak ke Filipina Hadiri KTT Ke-48 ASEAN, Dilepas Wapres Gibran
Terpopuler
-
Pariwisata Berkelanjutan KEK Mandalika, ITDC Targetkan Tanam 15.000 Mangrove di 2026
-
Viral Merokok dan Main Gim saat Rapat Stunting, Anggota DPRD Jember Disidang Etik Gerindra
-
Aturan Buang Sampah Palembang: Pelanggar Didenda Rp500 Ribu Mulai Hari Ini
-
Menko Pangan Targetkan Pembangunan 2.000 Kampung Nelayan di Indonesia pada 2026
-
Penebusan Pupuk Subsidi Naik 36 Persen, Pupuk Indonesia Genjot Optimalisasi Distribusi
Terkini
-
Pariwisata Berkelanjutan KEK Mandalika, ITDC Targetkan Tanam 15.000 Mangrove di 2026
-
Viral Merokok dan Main Gim saat Rapat Stunting, Anggota DPRD Jember Disidang Etik Gerindra
-
Aturan Buang Sampah Palembang: Pelanggar Didenda Rp500 Ribu Mulai Hari Ini
-
Menko Pangan Targetkan Pembangunan 2.000 Kampung Nelayan di Indonesia pada 2026
-
Penebusan Pupuk Subsidi Naik 36 Persen, Pupuk Indonesia Genjot Optimalisasi Distribusi