Menhub Paparkan Pagu Anggaran 2026 Rp28,48 Triliun, Fokus pada Keselamatan dan Konektivitas

Matamata.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memaparkan alokasi anggaran Kementerian Perhubungan tahun 2026 sebesar Rp28,48 triliun. Pagu tersebut diprioritaskan untuk memperkuat keselamatan transportasi, meningkatkan konektivitas, serta mendukung program strategis nasional.

"Seluruh program kerja tahun anggaran 2026 kami arahkan untuk memprioritaskan faktor keselamatan dan memperbaiki kualitas layanan transportasi nasional agar memberi manfaat langsung bagi masyarakat," ujar Menhub dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (18/2).

Berdasarkan kesepakatan dengan Menteri Keuangan, distribusi anggaran tersebut dibagi ke sejumlah unit kerja eselon I. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mendapatkan alokasi terbesar yakni Rp9,6 triliun, disusul Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp5,4 triliun.

Sementara itu, Ditjen Perhubungan Darat dan Ditjen Perhubungan Udara masing-masing mendapatkan Rp4,8 triliun. Alokasi lainnya tersebar untuk Badan Pengembangan SDM Perhubungan (Rp2,6 triliun), Sekretariat Jenderal (Rp576 miliar), serta unit kerja lainnya.

Dukungan untuk Direktif Presiden Prabowo Menhub menjelaskan bahwa sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, terdapat pengutamaan anggaran sebesar Rp1,35 triliun untuk program direktif presiden. Hal ini membuat alokasi anggaran bersih Kemenhub menjadi Rp27,13 triliun setelah penyesuaian.

Salah satu poin penting dalam anggaran 2026 adalah alokasi Rp373,97 miliar yang disiapkan sebagai stimulus ekonomi melalui diskon tarif transportasi. Subsidi ini akan menyasar angkutan penyeberangan, laut, dan kereta api pada periode Natal dan Tahun Baru 2025/2026 serta angkutan Lebaran 2026.

Selain subsidi tarif, Kemenhub juga mengawal sejumlah isu strategis nasional lainnya, antara lain:

Swasembada Nasional: Rp221,27 miliar untuk percepatan pembangunan kawasan pangan, energi, dan air.
Pemulihan Bencana: Rp184,69 miliar untuk rehabilitasi infrastruktur pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Sekolah Rakyat: Rp22,95 miliar untuk dukungan penyelenggaraan fasilitas pendidikan.
"Kebijakan ini tetap menjaga keberlangsungan program prioritas tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik yang berdampak langsung kepada masyarakat," tegas Dudy.

Sebagai catatan evaluasi, Menhub melaporkan realisasi APBN Kemenhub tahun 2025 mencapai 88,88 persen atau sebesar Rp28,68 triliun dari pagu efektif Rp32,27 triliun. (Antara)