JK dan ICWA Soroti Dampak Konflik Timur Tengah terhadap Ekonomi Indonesia

Matamata.com - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), bersama pengurus Indonesia Council on World Affairs (ICWA) membahas eskalasi konflik di Timur Tengah serta urgensi peran diplomasi Indonesia dalam mewujudkan perdamaian global.

Dalam pertemuan yang berlangsung di kediamannya di Jakarta, Jumat (13/3), JK menekankan bahwa keterlibatan Indonesia dalam forum internasional harus berfokus pada hasil nyata di lapangan, bukan sekadar partisipasi formal.

"Niat baik tentunya untuk perdamaian. Namun, yang lebih penting adalah praktiknya di lapangan," ujar JK dalam keterangan tertulisnya.

JK memperingatkan bahwa ketegangan yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat bukan sekadar isu politik, melainkan ancaman nyata bagi ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Menurutnya, lonjakan harga minyak akibat konflik tersebut akan memicu efek domino yang luas.

“Akibat masalah Timur Tengah antara Iran, Israel, dan Amerika, dampaknya terasa ke seluruh dunia. Efeknya ke mana-mana, mulai dari subsidi, logistik, nilai tukar rupiah, hingga pasar saham,” jelas JK.

Rekomendasi ICWA Terkait Board of Peace (BoP) Ketua Umum ICWA, Al Busyra Basnur, yang hadir dalam pertemuan tersebut, menyatakan bahwa Indonesia memiliki kredibilitas besar untuk memfasilitasi dialog internasional. Salah satu langkah konkret yang diusulkan adalah penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi darurat melalui Gerakan Non-Blok.

“Indonesia memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menyelenggarakan konferensi internasional yang bermuara pada perdamaian,” tegas Al Busyra.

Namun, di sisi lain, ICWA memberikan catatan kritis terkait keikutsertaan Indonesia dalam forum Board of Peace (BoP). Al Busyra mengungkapkan bahwa mekanisme internal BoP, mulai dari keanggotaan hingga masalah iuran, masih memicu polemik baik di dalam maupun luar negeri.

“Setelah melihat perkembangan dan isi dari BoP serta berbagai polemik yang muncul, kami menyarankan pemerintah untuk mengkaji kembali, bahkan mempertimbangkan untuk keluar dari BoP,” tambahnya.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan penegasan pentingnya prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. JK dan ICWA berharap pemerintah tetap konsisten memainkan peran diplomatik guna menjaga stabilitas dunia di tengah dinamika global yang kian memanas. (Antara)