Matamata.com - Pemerintah Thailand resmi memulai langkah diplomasi untuk mengamankan pasokan minyak dari Rusia. Langkah ini diambil sebagai strategi mitigasi risiko di tengah ketidakpastian pasokan energi global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.
Wakil Perdana Menteri Thailand, Phipat Ratchakitprakarn, mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Sihasak Phuangketkeow tengah melakukan konsultasi awal mengenai pengadaan minyak tersebut di sela-sela kunjungan kerjanya ke Eropa.
"Ada kabar baik hari ini. Menteri Luar Negeri Sihasak Phuangketkeow telah berangkat ke Eropa untuk konferensi internasional dan akan memulai konsultasi mengenai pasokan minyak di sana," ujar Ratchakitprakarn dalam keterangan pers di Gedung Pemerintah, Rabu (18/3/2026).
Menurut Ratchakitprakarn, kerja sama energi dengan Rusia dipandang sebagai solusi jangka panjang bagi Thailand. "Jika kita berhasil menerima pasokan minyak dari Rusia, kita tidak akan lagi menghadapi masalah (pasokan energi)," tegasnya.
Saat ini, Menlu Phuangketkeow berada di Wina, Austria, untuk menghadiri KTT pemberantasan penipuan yang diselenggarakan oleh UNODC dan Interpol. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh delegasi Rusia, yang akan dimanfaatkan Thailand sebagai momentum pembahasan teknis pasokan minyak.
Rencana ini juga akan dibahas lebih lanjut dalam rapat kabinet bersama Menteri Energi pada Selasa mendatang. Pemerintah Thailand menargetkan kesepakatan ini dapat segera terealisasi untuk menambal potensi kekurangan stok.
Sejauh ini, sekitar 50 persen kebutuhan impor minyak Thailand bergantung pada kawasan Teluk Persia. Namun, konflik yang memanas di Timur Tengah membuat alur distribusi tersebut berada dalam risiko tinggi.
Momentum ini diambil Thailand menyusul kebijakan Amerika Serikat yang melonggarkan sebagian pembatasan terhadap minyak Rusia per 12 Maret lalu. Kebijakan AS tersebut mengizinkan penjualan minyak mentah dan produk minyak bumi Rusia yang telah dimuat ke kapal.
Kepala Dana Investasi Langsung Rusia (RDIF), Kirill Dmitriev, menyebutkan bahwa pelonggaran sanksi AS ini berdampak signifikan pada sekitar 100 juta barel minyak Rusia yang saat ini sedang dalam status transit. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Implementasi B50 Juli 2026: Mentan Siapkan 3,5 Juta Ton CPO dan Hemat Subsidi Rp48 Triliun
-
Selat Hormuz Ditutup, GCC Desak PBB Jamin Navigasi Maritim Internasional
-
Wamen ESDM Resmikan Pengaliran Gas Pipa Cisem 2, Beri Kepastian Usaha Industri
-
Prabowo Tegaskan Kekayaan Alam Milik Bangsa, Pengusaha Batu Bara dan CPO Wajib Utamakan Kebutuhan Domestik
-
Mendiktisaintek Dorong Hilirisasi Riset Kampus untuk Ketahanan Pangan dan Energi
Terpopuler
-
KPK Telusuri Keuntungan Tak Sah Tiga Biro Perjalanan di Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Kemendagri Jamin Nasib PPPK Aman, Minta Pemda NTT Efisiensi Belanja Operasional
-
Inpres Nomor 3 Tahun 2026 Terbit, Stok Cadangan Jagung Nasional Diperkuat
-
Wapres Gibran Tinjau NTT Mart, Dorong Hilirisasi Produk Unggulan NTT ke Pasar Global
-
Stella Christie Ungkap Penyebab Energi Panas Bumi Belum Optimal di Indonesia
Terkini
-
KPK Telusuri Keuntungan Tak Sah Tiga Biro Perjalanan di Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Kemendagri Jamin Nasib PPPK Aman, Minta Pemda NTT Efisiensi Belanja Operasional
-
Inpres Nomor 3 Tahun 2026 Terbit, Stok Cadangan Jagung Nasional Diperkuat
-
Wapres Gibran Tinjau NTT Mart, Dorong Hilirisasi Produk Unggulan NTT ke Pasar Global
-
Stella Christie Ungkap Penyebab Energi Panas Bumi Belum Optimal di Indonesia