Matamata.com - Pemerintah Thailand resmi memulai langkah diplomasi untuk mengamankan pasokan minyak dari Rusia. Langkah ini diambil sebagai strategi mitigasi risiko di tengah ketidakpastian pasokan energi global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.
Wakil Perdana Menteri Thailand, Phipat Ratchakitprakarn, mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Sihasak Phuangketkeow tengah melakukan konsultasi awal mengenai pengadaan minyak tersebut di sela-sela kunjungan kerjanya ke Eropa.
"Ada kabar baik hari ini. Menteri Luar Negeri Sihasak Phuangketkeow telah berangkat ke Eropa untuk konferensi internasional dan akan memulai konsultasi mengenai pasokan minyak di sana," ujar Ratchakitprakarn dalam keterangan pers di Gedung Pemerintah, Rabu (18/3/2026).
Menurut Ratchakitprakarn, kerja sama energi dengan Rusia dipandang sebagai solusi jangka panjang bagi Thailand. "Jika kita berhasil menerima pasokan minyak dari Rusia, kita tidak akan lagi menghadapi masalah (pasokan energi)," tegasnya.
Saat ini, Menlu Phuangketkeow berada di Wina, Austria, untuk menghadiri KTT pemberantasan penipuan yang diselenggarakan oleh UNODC dan Interpol. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh delegasi Rusia, yang akan dimanfaatkan Thailand sebagai momentum pembahasan teknis pasokan minyak.
Rencana ini juga akan dibahas lebih lanjut dalam rapat kabinet bersama Menteri Energi pada Selasa mendatang. Pemerintah Thailand menargetkan kesepakatan ini dapat segera terealisasi untuk menambal potensi kekurangan stok.
Sejauh ini, sekitar 50 persen kebutuhan impor minyak Thailand bergantung pada kawasan Teluk Persia. Namun, konflik yang memanas di Timur Tengah membuat alur distribusi tersebut berada dalam risiko tinggi.
Momentum ini diambil Thailand menyusul kebijakan Amerika Serikat yang melonggarkan sebagian pembatasan terhadap minyak Rusia per 12 Maret lalu. Kebijakan AS tersebut mengizinkan penjualan minyak mentah dan produk minyak bumi Rusia yang telah dimuat ke kapal.
Kepala Dana Investasi Langsung Rusia (RDIF), Kirill Dmitriev, menyebutkan bahwa pelonggaran sanksi AS ini berdampak signifikan pada sekitar 100 juta barel minyak Rusia yang saat ini sedang dalam status transit. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
RI Surplus Gas, ESDM Dorong LNG Ritel Jadi Alternatif BBM dan LPG
-
Rupiah Tembus Rp17.503 per Dolar AS, Tertekan Konflik Selat Hormuz dan Isu PHK Dalam Negeri
-
Prabowo Tuntaskan KTT ASEAN, Perkuat Kolaborasi Ketahanan Pangan dan Energi
-
Prabowo Dukung Perundingan Damai Kamboja-Thailand di KTT ASEAN
-
Menteri ESDM Pastikan Minyak Mentah Rusia Segera Masuk ke Indonesia
Terpopuler
-
Atasi Penumpukan Kontainer Tanjung Priok, Menkeu Purbaya Desak Regulasi Denda Importir
-
Mensesneg Respons Usulan Menteri HAM soal Jabatan Sipil dalam Revisi UU Polri
-
Menkeu Purbaya Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Tak Bebani Fiskal Nasional
-
Melalui Lagu 'Aku Bisa', Rucky Markiano Bangkit dari Luka dan Keterpurukan
-
Kunjungan Wisman April 2026 Naik, Devisa RI Tembus Rp68 Triliun
Terkini
-
Atasi Penumpukan Kontainer Tanjung Priok, Menkeu Purbaya Desak Regulasi Denda Importir
-
Mensesneg Respons Usulan Menteri HAM soal Jabatan Sipil dalam Revisi UU Polri
-
Menkeu Purbaya Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Tak Bebani Fiskal Nasional
-
Kunjungan Wisman April 2026 Naik, Devisa RI Tembus Rp68 Triliun
-
John Herdman Bangga Mathew Baker Jadi Debutan Termuda Timnas Indonesia