Menteri LH Percepat Proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Rp1 Triliun di Banten

Matamata.com - Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi atau Waste to Energy (WTE) di Provinsi Banten. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi krisis sampah nasional.

Dalam kunjungan kerjanya di Serang, Jumat (27/3/2026), Hanif menjelaskan bahwa Banten menjadi salah satu fokus utama penanganan sampah. Pembangunan fasilitas WTE di wilayah ini akan dibagi ke dalam dua titik aglomerasi besar.

"Paling tidak ada dua aglomerasi yang akan dibangun Waste to Energy. Pertama meliputi Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon. Kedua mencakup wilayah Tangerang Raya, yaitu Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang," ujar Hanif.

Proyek strategis ini diproyeksikan menelan anggaran di atas Rp1 triliun. Dalam pelaksanaannya, Kementerian LH akan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Hanif menekankan pentingnya aspek kehati-hatian agar investasi besar ini berjalan berkelanjutan dan tidak mangkrak di tengah jalan.

Sebagai langkah awal, nota kesepahaman (MoU) telah ditandatangani oleh Wali Kota Serang, Bupati Serang, dan Wali Kota Cilegon di bawah koordinasi Gubernur Banten.

Dalam kesepakatan tersebut, pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan lahan, sementara operasional pengangkutan sampah menuju fasilitas WTE menjadi tanggung jawab bersama.

Meski proses pengadaan dan perizinan segera dimulai, Hanif memproyeksikan pembangunan fisik WTE membutuhkan waktu sekitar tiga tahun untuk beroperasi penuh. Ia mencontohkan proyek serupa di Palembang yang dimulai sejak 2023 dan saat ini progresnya baru mencapai 75 persen.

Sembari menunggu fasilitas fisik rampung, Menteri LH meminta pemerintah daerah dan masyarakat untuk masif melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik dari hulu.

Hal ini krusial mengingat peringatan Presiden bahwa rata-rata Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Indonesia yang sudah berusia 17 tahun terancam kelebihan kapasitas (overload) pada 2028.

"Jika sampah sudah terpilah, saat dibawa ke WTE akan memiliki nilai kalor yang tinggi. Ini menciptakan efisiensi pembakaran dan menekan biaya tipping fee yang dikeluarkan pemerintah," jelasnya.

Fasilitas WTE di Banten ini direncanakan mampu mengolah hingga 1.000 ton sampah per hari. Hanif berharap proyek ini menjadi solusi konkret dalam mengatasi persoalan sampah, khususnya di ibu kota Provinsi Banten.

"Pengurangan sampah wajib dimulai dari hulu sesuai karakter demografi masing-masing. Ini adalah tanggung jawab kita bersama," pungkas Hanif. (Antara)