Matamata.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tengah memberikan perhatian serius terhadap proyek pengadaan 25.644 unit sepeda motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah ini diambil mengingat sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) merupakan salah satu titik paling rawan praktik korupsi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban.
"Terkait pengadaan itu, KPK menyoroti karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu area yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi," ujar Budi kepada awak media di Jakarta, Selasa (14/4/2026).
Budi menekankan pentingnya analisis kebutuhan dalam proses perencanaan. Ia mempertanyakan apakah spesifikasi kendaraan yang dipesan sudah sesuai dengan kebutuhan di lapangan atau tidak.
"Mulai dari proses awal, perencanaannya apakah sudah dilakukan analisis kebutuhan sehingga berujung kepada spesifikasi yang dibutuhkan? Kemudian, apakah kebutuhan itu merata di semua lokasi atau seperti apa?" lanjutnya.
Terkait isu PT Yasa Artha Trimanunggal selaku pemenang tender yang disebut belum memiliki jaringan dealer yang luas, KPK menyatakan akan membedah proses pemilihan vendor di internal BGN. Menurut Budi, BGN harus mampu mempertanggungjawabkan alasan di balik penunjukan vendor tersebut.
"Dalam konteks pelaksanaan PBJ, tentu harus dilihat mengapa vendor A yang menang. Pasti ada argumentasi dalam proses tersebut yang nantinya harus bisa dipertanggungjawabkan," tegas Budi.
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pengadaan ini diperuntukkan bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama di wilayah dengan akses transportasi sulit. Tujuannya untuk menjamin kelancaran distribusi program Makan Bergizi Gratis.
Dadan menyebut realisasi saat ini mencapai 21.801 unit dari total target 25.000 unit menggunakan anggaran tahun 2025. Senada dengan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa alokasi dana sepenuhnya berasal dari tahun anggaran 2025 dan tidak ada pembelian baru pada tahun 2026.
Adapun unit yang tengah menjadi sorotan publik dalam pengadaan ini diduga merupakan sepeda motor listrik tipe Emmo-JVX GT dan Emmo-JVH MAX. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
KPK Pastikan Tak Duplikasi Kasus Korupsi Makan Bergizi Gratis yang Ditangani Kejagung
-
Libur Sekolah 2026, Makan Bergizi Gratis di Depok Dihentikan Sementara
-
Kejagung Sita Alphard Milik Tersangka Kasus Korupsi Makan Bergizi Gratis
-
Wapres Gibran Tinjau Makan Bergizi Gratis di Ende, Soroti Makanan Dingin dan Kelas Gelap
-
Wapres Gibran Boyong Lima Mahasiswa Kunker Maraton ke NTT hingga Papua
Terpopuler
-
Komunitas Rider Kalisari R2L, Gelar Touring Kebersamaan ke Bogor
-
Ingin Karyanya Lebih Bernyawa, Anggia Novita Optimistis Produseri Soundtrack Film 'Juminten Edan'
-
Pupuk Indonesia Sediakan 6 Mobil Uji Tanah Gratis di Sumatera demi Ketahanan Pangan
-
Sepakat Berkolaborasi! Hard Lights, BEAUZ, dan Solar State, Rilis Lagu 'Mad World'
-
Kuras Emosi! Auzan Noh dan Syakir Daulay Kompak Bintangi Film 'Dua Nafas'
Terkini
-
Pupuk Indonesia Sediakan 6 Mobil Uji Tanah Gratis di Sumatera demi Ketahanan Pangan
-
PDIP Tegaskan Posisi Politik Penyeimbang Pemerintahan Prabowo Subianto
-
Susunan Pemain Turki vs Paraguay Piala Dunia 2026: Arda Guler Starter
-
KPK Pastikan Tak Duplikasi Kasus Korupsi Makan Bergizi Gratis yang Ditangani Kejagung
-
Roy Suryo dan Dokter Tifa Dirawat di RS Polri Usai Ditangkap, Kuasa Hukum Buka Suara