Matamata.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tengah memberikan perhatian serius terhadap proyek pengadaan 25.644 unit sepeda motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah ini diambil mengingat sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) merupakan salah satu titik paling rawan praktik korupsi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban.
"Terkait pengadaan itu, KPK menyoroti karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu area yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi," ujar Budi kepada awak media di Jakarta, Selasa (14/4/2026).
Budi menekankan pentingnya analisis kebutuhan dalam proses perencanaan. Ia mempertanyakan apakah spesifikasi kendaraan yang dipesan sudah sesuai dengan kebutuhan di lapangan atau tidak.
"Mulai dari proses awal, perencanaannya apakah sudah dilakukan analisis kebutuhan sehingga berujung kepada spesifikasi yang dibutuhkan? Kemudian, apakah kebutuhan itu merata di semua lokasi atau seperti apa?" lanjutnya.
Terkait isu PT Yasa Artha Trimanunggal selaku pemenang tender yang disebut belum memiliki jaringan dealer yang luas, KPK menyatakan akan membedah proses pemilihan vendor di internal BGN. Menurut Budi, BGN harus mampu mempertanggungjawabkan alasan di balik penunjukan vendor tersebut.
"Dalam konteks pelaksanaan PBJ, tentu harus dilihat mengapa vendor A yang menang. Pasti ada argumentasi dalam proses tersebut yang nantinya harus bisa dipertanggungjawabkan," tegas Budi.
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pengadaan ini diperuntukkan bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama di wilayah dengan akses transportasi sulit. Tujuannya untuk menjamin kelancaran distribusi program Makan Bergizi Gratis.
Dadan menyebut realisasi saat ini mencapai 21.801 unit dari total target 25.000 unit menggunakan anggaran tahun 2025. Senada dengan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa alokasi dana sepenuhnya berasal dari tahun anggaran 2025 dan tidak ada pembelian baru pada tahun 2026.
Adapun unit yang tengah menjadi sorotan publik dalam pengadaan ini diduga merupakan sepeda motor listrik tipe Emmo-JVX GT dan Emmo-JVH MAX. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
KPK Ungkap Sosok ZA, Perantara Suap Yaqut Cholil ke Pansus Haji DPR
-
Mentan: Program Makan Bergizi Gratis Adalah Investasi Generasi, Bukan Komoditas Politik
-
KPK Pastikan Layanan Publik dan Pemeriksaan Saksi Tetap Berjalan di Tengah Kebijakan WFH
-
KPK Serahkan Aset Rampasan Rp3,88 Miliar ke Kementerian PU untuk Proyek Tol
-
BGN Jamin Anggaran Makan Bergizi Gratis Transparan, Diawasi Ketat Kemenkeu dan Bappenas
Terpopuler
-
KPK Pantau Ketat Pengadaan 25 Ribu Motor Listrik Badan Gizi Nasional
-
KPK Ungkap Sosok ZA, Perantara Suap Yaqut Cholil ke Pansus Haji DPR
-
Blokade Selat Hormuz: China Sebut Langkah Amerika Serikat Tak Selesaikan Masalah
-
Prabowo Tiba di Paris, Siap Bertemu Macron Bahas Kerja Sama Strategis dan Stabilitas Global
-
Lulu Tobing Hilang Ingatan di Film 'Yang Lain Boleh Asal Kau Jangan'
Terkini
-
KPK Ungkap Sosok ZA, Perantara Suap Yaqut Cholil ke Pansus Haji DPR
-
Blokade Selat Hormuz: China Sebut Langkah Amerika Serikat Tak Selesaikan Masalah
-
Prabowo Tiba di Paris, Siap Bertemu Macron Bahas Kerja Sama Strategis dan Stabilitas Global
-
Maraton 5 Jam di Kremlin, Prabowo dan Putin Sepakati Kerja Sama Energi hingga Hilirisasi
-
Pemprov Jabar Luncurkan Aplikasi Imah Aing, Ajukan Bantuan Rutilahu Kini Lebih Praktis