Matamata.com - Pemerintah China menyatakan kesepakatannya dengan laporan Dana Moneter Internasional (IMF) yang menyebut konflik bersenjata di Timur Tengah tengah memicu krisis ekonomi global dan mengancam keamanan energi.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menegaskan bahwa eskalasi militer tersebut membawa dampak buruk yang parah bagi kesejahteraan masyarakat dunia.
"Laporan IMF membuktikan bahwa perang ini tidak hanya memakan korban jiwa, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi global. Ini adalah perang yang seharusnya tidak terjadi," ujar Guo dalam konferensi pers di Beijing, Rabu (15/4/2026).
Sebelumnya, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mengungkapkan bahwa konflik di kawasan tersebut telah mengganggu pasokan energi secara drastis. Gangguan distribusi minyak mencapai 13 persen dan gas alam cair (LNG) menyusut hingga 20 persen per hari.
Menanggapi hal itu, Guo Jiakun mendesak komunitas internasional untuk melindungi negara-negara berkembang agar tidak menanggung beban ekonomi dari konflik ini. Ia menekankan bahwa prioritas utama dunia saat ini adalah menghentikan pertempuran dan memulihkan stabilitas di Teluk.
"Lalu lintas melalui Selat Hormuz harus segera dilanjutkan. Hal ini krusial untuk mencegah dampak yang lebih besar pada keamanan energi atau bahkan krisis kemanusiaan yang lebih luas," tambah Guo.
Ancaman Inflasi dan Kelangkaan Energi IMF memprediksi gangguan pasokan ini akan memicu penutupan kilang serta krisis pangan dan bahan bakar.
Georgieva memperingatkan bahwa kenaikan harga minyak sebesar 10 persen dalam jangka panjang dapat mengerek inflasi global hingga 40 basis poin, sekaligus memangkas output global sebesar 0,1 hingga 0,2 persen.
Kondisi pada bulan April diprediksi akan jauh lebih berat dibandingkan Maret. "Kapal tanker yang berangkat sebelum akhir Februari telah sampai di tujuan, namun tidak ada pengiriman baru yang datang akibat blokade," jelas Georgieva.
Sebagai solusi jangka pendek, IMF menyarankan negara-negara untuk mengadopsi kebijakan penghematan energi, termasuk penyediaan transportasi umum gratis dan mendorong skema kerja jarak jauh (work from home).
Krisis ini bermula dari eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran sejak akhir Februari lalu, yang berujung pada blokade de facto di Selat Hormuz. Jalur ini merupakan urat nadi pengiriman minyak dan LNG dari Teluk Persia ke pasar dunia.
Situasi semakin tegang setelah Angkatan Laut AS mulai memblokade lalu lintas maritim di pelabuhan-pelabuhan Iran sejak Senin (13/4/2026). (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Trump Sebut Iran Mulai Melunak di Tengah Operasi Militer 'Project Freedom'
-
Macron Tegaskan Prancis Tak Ikut Operasi Militer AS di Selat Hormuz
-
Presiden Prabowo Berikan Taklimat Kepada 1.500 Komandan Satuan TNI di Unhan
-
China Berkomitmen Jaga Keamanan Energi Global di Tengah Krisis Selat Hormuz
-
Kelangkaan Obat di Iran Memburuk Akibat Serangan ke Fasilitas Farmasi
Terpopuler
-
Mensos: Angkatan Pertama Sekolah Rakyat Siap Luluskan 453 Siswa Tahun Ini
-
Revitalisasi Sekolah 2026: Mendikdasmen Kucurkan Rp2,6 Triliun dan Gandeng Starlink
-
Menteri LH Dorong PSEL Palembang Mampu Olah 1.000 Ton Sampah per Hari
-
The Popstival Vol. 2 Hidupkan Kembali Euforia Festival di Depok yang Lama Dirindukan
-
Cegah Kekerasan Seksual, DPR Minta Kemenag Perketat Pengawasan Pesantren
Terkini
-
Mensos: Angkatan Pertama Sekolah Rakyat Siap Luluskan 453 Siswa Tahun Ini
-
Revitalisasi Sekolah 2026: Mendikdasmen Kucurkan Rp2,6 Triliun dan Gandeng Starlink
-
Menteri LH Dorong PSEL Palembang Mampu Olah 1.000 Ton Sampah per Hari
-
Cegah Kekerasan Seksual, DPR Minta Kemenag Perketat Pengawasan Pesantren
-
TNI AD Kolaborasi dengan Kemenko Pangan, Ini 3 Fokus Utama Pengelolaan Sampah