Matamata.com - Pemerintah China menyatakan kesepakatannya dengan laporan Dana Moneter Internasional (IMF) yang menyebut konflik bersenjata di Timur Tengah tengah memicu krisis ekonomi global dan mengancam keamanan energi.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menegaskan bahwa eskalasi militer tersebut membawa dampak buruk yang parah bagi kesejahteraan masyarakat dunia.
"Laporan IMF membuktikan bahwa perang ini tidak hanya memakan korban jiwa, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi global. Ini adalah perang yang seharusnya tidak terjadi," ujar Guo dalam konferensi pers di Beijing, Rabu (15/4/2026).
Sebelumnya, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mengungkapkan bahwa konflik di kawasan tersebut telah mengganggu pasokan energi secara drastis. Gangguan distribusi minyak mencapai 13 persen dan gas alam cair (LNG) menyusut hingga 20 persen per hari.
Menanggapi hal itu, Guo Jiakun mendesak komunitas internasional untuk melindungi negara-negara berkembang agar tidak menanggung beban ekonomi dari konflik ini. Ia menekankan bahwa prioritas utama dunia saat ini adalah menghentikan pertempuran dan memulihkan stabilitas di Teluk.
"Lalu lintas melalui Selat Hormuz harus segera dilanjutkan. Hal ini krusial untuk mencegah dampak yang lebih besar pada keamanan energi atau bahkan krisis kemanusiaan yang lebih luas," tambah Guo.
Ancaman Inflasi dan Kelangkaan Energi IMF memprediksi gangguan pasokan ini akan memicu penutupan kilang serta krisis pangan dan bahan bakar.
Georgieva memperingatkan bahwa kenaikan harga minyak sebesar 10 persen dalam jangka panjang dapat mengerek inflasi global hingga 40 basis poin, sekaligus memangkas output global sebesar 0,1 hingga 0,2 persen.
Kondisi pada bulan April diprediksi akan jauh lebih berat dibandingkan Maret. "Kapal tanker yang berangkat sebelum akhir Februari telah sampai di tujuan, namun tidak ada pengiriman baru yang datang akibat blokade," jelas Georgieva.
Sebagai solusi jangka pendek, IMF menyarankan negara-negara untuk mengadopsi kebijakan penghematan energi, termasuk penyediaan transportasi umum gratis dan mendorong skema kerja jarak jauh (work from home).
Krisis ini bermula dari eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran sejak akhir Februari lalu, yang berujung pada blokade de facto di Selat Hormuz. Jalur ini merupakan urat nadi pengiriman minyak dan LNG dari Teluk Persia ke pasar dunia.
Situasi semakin tegang setelah Angkatan Laut AS mulai memblokade lalu lintas maritim di pelabuhan-pelabuhan Iran sejak Senin (13/4/2026). (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Kemenlu RI: Pertemuan Xi Jinping-Donald Trump Bawa Suasana Positif di SOM APEC 2026
-
Megawati dan Dubes Kuwait Bahas Dampak Konflik Timur Tengah bagi Indonesia
-
Mendagri Minta Pemda Waspadai Dampak Geopolitik terhadap Ekonomi Daerah
-
Imbas Konflik Timur Tengah, Australia hingga Brasil Antre Minta Pupuk ke Indonesia
-
Menlu Wang Yi Tegaskan Hubungan China-AS Stabil Harus Diwujudkan Lewat Langkah Nyata
Terpopuler
-
Prabowo Minta Menteri Pangkas Birokrasi: Jangan Peras Pengusaha
-
Hyrox Resmi Masuk FIT HUB, Gym Favorit Generasi Muda di Indonesia
-
Puan Sebut Kehadiran Presiden Prabowo di Sidang KEM-PPKF 2027 Jadi Momentum Strategis
-
Kemlu Konfirmasi 9 WNI Peserta Flotilla Gaza Ditangkap Militer Israel
-
Ini Alasan Presiden Prabowo Sampaikan Langsung KEM-PPKF RAPBN 2027 di DPR
Terkini
-
Prabowo Minta Menteri Pangkas Birokrasi: Jangan Peras Pengusaha
-
Puan Sebut Kehadiran Presiden Prabowo di Sidang KEM-PPKF 2027 Jadi Momentum Strategis
-
Kemlu Konfirmasi 9 WNI Peserta Flotilla Gaza Ditangkap Militer Israel
-
Ini Alasan Presiden Prabowo Sampaikan Langsung KEM-PPKF RAPBN 2027 di DPR
-
Kemdiktisaintek Targetkan Proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Rampung 2028