Matamata.com - Pemerintah China menyatakan kesepakatannya dengan laporan Dana Moneter Internasional (IMF) yang menyebut konflik bersenjata di Timur Tengah tengah memicu krisis ekonomi global dan mengancam keamanan energi.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menegaskan bahwa eskalasi militer tersebut membawa dampak buruk yang parah bagi kesejahteraan masyarakat dunia.
"Laporan IMF membuktikan bahwa perang ini tidak hanya memakan korban jiwa, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi global. Ini adalah perang yang seharusnya tidak terjadi," ujar Guo dalam konferensi pers di Beijing, Rabu (15/4/2026).
Sebelumnya, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mengungkapkan bahwa konflik di kawasan tersebut telah mengganggu pasokan energi secara drastis. Gangguan distribusi minyak mencapai 13 persen dan gas alam cair (LNG) menyusut hingga 20 persen per hari.
Menanggapi hal itu, Guo Jiakun mendesak komunitas internasional untuk melindungi negara-negara berkembang agar tidak menanggung beban ekonomi dari konflik ini. Ia menekankan bahwa prioritas utama dunia saat ini adalah menghentikan pertempuran dan memulihkan stabilitas di Teluk.
"Lalu lintas melalui Selat Hormuz harus segera dilanjutkan. Hal ini krusial untuk mencegah dampak yang lebih besar pada keamanan energi atau bahkan krisis kemanusiaan yang lebih luas," tambah Guo.
Ancaman Inflasi dan Kelangkaan Energi IMF memprediksi gangguan pasokan ini akan memicu penutupan kilang serta krisis pangan dan bahan bakar.
Georgieva memperingatkan bahwa kenaikan harga minyak sebesar 10 persen dalam jangka panjang dapat mengerek inflasi global hingga 40 basis poin, sekaligus memangkas output global sebesar 0,1 hingga 0,2 persen.
Kondisi pada bulan April diprediksi akan jauh lebih berat dibandingkan Maret. "Kapal tanker yang berangkat sebelum akhir Februari telah sampai di tujuan, namun tidak ada pengiriman baru yang datang akibat blokade," jelas Georgieva.
Sebagai solusi jangka pendek, IMF menyarankan negara-negara untuk mengadopsi kebijakan penghematan energi, termasuk penyediaan transportasi umum gratis dan mendorong skema kerja jarak jauh (work from home).
Krisis ini bermula dari eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran sejak akhir Februari lalu, yang berujung pada blokade de facto di Selat Hormuz. Jalur ini merupakan urat nadi pengiriman minyak dan LNG dari Teluk Persia ke pasar dunia.
Situasi semakin tegang setelah Angkatan Laut AS mulai memblokade lalu lintas maritim di pelabuhan-pelabuhan Iran sejak Senin (13/4/2026). (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Saling Sandera Kesepakatan, Iran Tuntut AS Hentikan Sikap Plinplan dan Tuntutan Berlebihan
-
Pangkas Kemiskinan di Atas 10 Persen, Indonesia Belajar Manajemen dari China
-
Trump Sebut Uranium Iran Akan Diserahkan ke AS atau Dimusnahkan Bersama
-
China Kritik Rencana Kenaikan Anggaran Pertahanan Jepang, Soroti Pengerahan Rudal AS
-
Kemenlu RI: Pertemuan Xi Jinping-Donald Trump Bawa Suasana Positif di SOM APEC 2026
Terpopuler
-
Saling Sandera Kesepakatan, Iran Tuntut AS Hentikan Sikap Plinplan dan Tuntutan Berlebihan
-
Pemerintah Siapkan Lahan 24 Ribu Hektare di Jawa untuk Sokong Megaproyek PLTS 100 GW
-
BGN: 29.400 Dapur Makan Bergizi Gratis Lolos Verifikasi Nasional
-
Kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis Hasilkan 4 Kesepakatan Komersial Baru
-
DPR Minta Instruksi Presiden Soal Pelajaran Bahasa Prancis Diterapkan Bertahap
Terkini
-
Saling Sandera Kesepakatan, Iran Tuntut AS Hentikan Sikap Plinplan dan Tuntutan Berlebihan
-
Pemerintah Siapkan Lahan 24 Ribu Hektare di Jawa untuk Sokong Megaproyek PLTS 100 GW
-
BGN: 29.400 Dapur Makan Bergizi Gratis Lolos Verifikasi Nasional
-
Kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis Hasilkan 4 Kesepakatan Komersial Baru
-
DPR Minta Instruksi Presiden Soal Pelajaran Bahasa Prancis Diterapkan Bertahap