Matamata.com - Pemerintah China menyatakan kesepakatannya dengan laporan Dana Moneter Internasional (IMF) yang menyebut konflik bersenjata di Timur Tengah tengah memicu krisis ekonomi global dan mengancam keamanan energi.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menegaskan bahwa eskalasi militer tersebut membawa dampak buruk yang parah bagi kesejahteraan masyarakat dunia.
"Laporan IMF membuktikan bahwa perang ini tidak hanya memakan korban jiwa, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi global. Ini adalah perang yang seharusnya tidak terjadi," ujar Guo dalam konferensi pers di Beijing, Rabu (15/4/2026).
Sebelumnya, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mengungkapkan bahwa konflik di kawasan tersebut telah mengganggu pasokan energi secara drastis. Gangguan distribusi minyak mencapai 13 persen dan gas alam cair (LNG) menyusut hingga 20 persen per hari.
Menanggapi hal itu, Guo Jiakun mendesak komunitas internasional untuk melindungi negara-negara berkembang agar tidak menanggung beban ekonomi dari konflik ini. Ia menekankan bahwa prioritas utama dunia saat ini adalah menghentikan pertempuran dan memulihkan stabilitas di Teluk.
"Lalu lintas melalui Selat Hormuz harus segera dilanjutkan. Hal ini krusial untuk mencegah dampak yang lebih besar pada keamanan energi atau bahkan krisis kemanusiaan yang lebih luas," tambah Guo.
Ancaman Inflasi dan Kelangkaan Energi IMF memprediksi gangguan pasokan ini akan memicu penutupan kilang serta krisis pangan dan bahan bakar.
Georgieva memperingatkan bahwa kenaikan harga minyak sebesar 10 persen dalam jangka panjang dapat mengerek inflasi global hingga 40 basis poin, sekaligus memangkas output global sebesar 0,1 hingga 0,2 persen.
Kondisi pada bulan April diprediksi akan jauh lebih berat dibandingkan Maret. "Kapal tanker yang berangkat sebelum akhir Februari telah sampai di tujuan, namun tidak ada pengiriman baru yang datang akibat blokade," jelas Georgieva.
Sebagai solusi jangka pendek, IMF menyarankan negara-negara untuk mengadopsi kebijakan penghematan energi, termasuk penyediaan transportasi umum gratis dan mendorong skema kerja jarak jauh (work from home).
Krisis ini bermula dari eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran sejak akhir Februari lalu, yang berujung pada blokade de facto di Selat Hormuz. Jalur ini merupakan urat nadi pengiriman minyak dan LNG dari Teluk Persia ke pasar dunia.
Situasi semakin tegang setelah Angkatan Laut AS mulai memblokade lalu lintas maritim di pelabuhan-pelabuhan Iran sejak Senin (13/4/2026). (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Kadin Indonesia Respons Keluhan Investor China soal Regulasi Tambang Nikel
-
Pakar: Agresi Israel ke Lebanon Ganjal Kesepakatan Damai AS-Iran
-
Menkeu Purbaya Targetkan Penerbitan Panda Bonds 1 Miliar Dolar AS Tahun Ini
-
Danantara: Perdamaian AS-Iran Berdampak Positif Bagi Ekonomi RI dan Stabilitas Fiskal
-
KTT Prancis: G7 Sepakat Tambah Bantuan Militer Ukraina dan Sambut Kesepakatan AS-Iran
Terpopuler
-
Kementan Perkenalkan Teknologi Bioreaktor Pengubah CPO Jadi B100 di PENAS XVII Gorontalo
-
Kadin Indonesia Respons Keluhan Investor China soal Regulasi Tambang Nikel
-
Pasokan Batu Bara PLTU Lancar, PLN Janji Sistem Kelistrikan Jawa Membaik
-
Mendagri Minta Pemda Gratiskan Pajak untuk Genjot Rumah Subsidi MBR
-
Pakar: Agresi Israel ke Lebanon Ganjal Kesepakatan Damai AS-Iran
Terkini
-
Kementan Perkenalkan Teknologi Bioreaktor Pengubah CPO Jadi B100 di PENAS XVII Gorontalo
-
Kadin Indonesia Respons Keluhan Investor China soal Regulasi Tambang Nikel
-
Pasokan Batu Bara PLTU Lancar, PLN Janji Sistem Kelistrikan Jawa Membaik
-
Mendagri Minta Pemda Gratiskan Pajak untuk Genjot Rumah Subsidi MBR
-
Pakar: Agresi Israel ke Lebanon Ganjal Kesepakatan Damai AS-Iran