Matamata.com - Pemerintah China melontarkan kecaman keras terhadap tindakan Amerika Serikat (AS) yang menyita kapal kargo Iran di dekat Selat Hormuz. Beijing menilai aksi provokatif tersebut berpotensi memicu eskalasi konflik yang lebih luas di kawasan Timur Tengah.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyatakan keprihatinannya atas operasi penyergapan paksa yang dilakukan militer AS. Menurutnya, situasi di jalur pelayaran vital tersebut saat ini berada dalam kondisi yang sangat rapuh.
"Kami prihatin atas tindakan penyergapan paksa yang dilakukan AS. Kami berharap pihak terkait dapat menghormati kesepakatan gencatan senjata secara bertanggung jawab dan menghindari tindakan yang memperburuk sengketa," ujar Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Senin (20/4/2026).
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengonfirmasi bahwa pasukan komando AS telah menaiki dan melumpuhkan sistem navigasi kapal kargo Touska berbendera Iran di Teluk Oman pada Minggu (19/4). AS berdalih kapal tersebut mencoba menghindari blokade laut yang diterapkan Washington.
Guo Jiakun menegaskan bahwa menjamin kelancaran lalu lintas di Selat Hormuz adalah kepentingan internasional. Ia pun menyerukan agar semua pihak kembali ke semangat deeskalasi sesuai dengan empat poin usulan Presiden Xi Jinping.
"Setelah jendela peluang menuju perdamaian terbuka, situasi kondusif perlu diciptakan guna mengakhiri konflik sesegera mungkin," tambahnya.
Ketegangan ini terjadi di tengah masa kritis gencatan senjata dua minggu yang akan berakhir pada 22 April 2026. Alih-alih mereda, Presiden Donald Trump justru memberikan pernyataan provokatif terkait kemungkinan berakhirnya masa gencatan senjata tersebut.
"Banyak bom akan mulai meledak," tegas Trump saat diwawancarai PBS News, Senin (20/4), merujuk pada konsekuensi jika Iran tidak kembali ke meja perundingan.
Meskipun Trump mengklaim telah mengirim delegasi ke Islamabad, Pakistan, pihak Teheran justru menutup pintu dialog. Juru Bicara Kemlu Iran, Esmaeil Baqaei, menegaskan pihaknya tidak memiliki rencana untuk menggelar perundingan baru di bawah tekanan.
"Republik Islam Iran tidak menerima batas waktu atau ultimatum apa pun dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya," tegas Baqaei, Minggu (19/4).
Senada dengan Baqaei, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menilai ancaman AS terhadap pelabuhan dan kapal-kapal Iran menunjukkan bahwa Washington tidak serius dalam menempuh jalur diplomasi.
Sebagai informasi, eskalasi ini merupakan kelanjutan dari serangan bersama AS dan Israel ke Teheran pada Februari lalu yang dibalas Iran dengan serangan ke wilayah Israel dan fasilitas militer AS. Saat ini, blokade maritim AS di Selat Hormuz telah melumpuhkan sekitar 20 persen pasokan minyak dan LNG global, yang memicu kekhawatiran krisis energi dunia. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
China Dukung Perundingan AS-Iran di Swiss demi Stabilitas Timur Tengah
-
Kadin Indonesia Respons Keluhan Investor China soal Regulasi Tambang Nikel
-
Pakar: Agresi Israel ke Lebanon Ganjal Kesepakatan Damai AS-Iran
-
Menkeu Purbaya Targetkan Penerbitan Panda Bonds 1 Miliar Dolar AS Tahun Ini
-
Danantara: Perdamaian AS-Iran Berdampak Positif Bagi Ekonomi RI dan Stabilitas Fiskal
Terpopuler
-
Prabowo Resmikan 1.151 Km Jalan Daerah di 37 Provinsi, Targetkan Biaya Logistik Turun
-
Presiden Prabowo Kunker ke Jatim: Resmikan Infrastruktur IJD hingga Tutup Munas NU
-
Cetak Brace Lawan Austria, Lionel Messi Jadi Pencetak Gol Terbanyak Sepanjang Masa Piala Dunia
-
China Dukung Perundingan AS-Iran di Swiss demi Stabilitas Timur Tengah
-
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Impor LPG, Bahan Baku Plastik, dan Suku Cadang Pesawat
Terkini
-
Prabowo Resmikan 1.151 Km Jalan Daerah di 37 Provinsi, Targetkan Biaya Logistik Turun
-
Presiden Prabowo Kunker ke Jatim: Resmikan Infrastruktur IJD hingga Tutup Munas NU
-
Cetak Brace Lawan Austria, Lionel Messi Jadi Pencetak Gol Terbanyak Sepanjang Masa Piala Dunia
-
China Dukung Perundingan AS-Iran di Swiss demi Stabilitas Timur Tengah
-
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Impor LPG, Bahan Baku Plastik, dan Suku Cadang Pesawat