Matamata.com - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran TNI dan Polri untuk terus melakukan pembenahan internal. Prabowo menegaskan tidak boleh ada lagi oknum aparat yang membela atau menjadi penyokong (backing) kegiatan ilegal.
Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat meresmikan Museum Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026), yang dipantau via siaran daring dari Jakarta.
"Panglima TNI, Kapolri, saya tidak mau dengar lagi ada aparat yang tidak menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran. Tidak boleh backing macam-macam," kata Prabowo dengan tegas.
Kepala Negara mengingatkan bahwa para pejabat beserta aparat TNI dan Polri digaji menggunakan uang rakyat. Oleh karena itu, ia meminta institusi tersebut fokus menghilangkan penyelewengan dan praktik korupsi di tubuh instansi masing-masing.
"Seluruh aparat harus memperbaiki diri, harus membersihkan diri, harus berani koreksi. Jangan justru aparat yang di belakang penyelewengan; aparat yang backing penyelundupan, backing narkoba, backing judi, backing ilegal ini-itu. Jangan sampai begitu," tutur Prabowo.
Atas nama rakyat, Prabowo meminta agar TNI dan Polri benar-benar bertransformasi menjadi tentara dan polisi rakyat yang berwibawa.
Kendati demikian, Presiden mengapresiasi upaya perbaikan yang saat ini terus digulirkan oleh para pimpinan di kedua instansi tersebut, termasuk dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.
Salah satu contoh yang disoroti Kepala Negara adalah keterlibatan langsung TNI dan Polri dalam mendukung program swasembada pangan dengan terjun langsung ke sawah dan ladang.
"Inilah saya katakan TNI adalah tentara rakyat, polisi kita harus jadi polisi rakyat, dan ini yang sedang dirintis oleh pimpinan-pimpinan Kepolisian (dan TNI) sekarang," ujar Prabowo. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Golkar Desak Badan Gizi Nasional Jamin Transparansi Penunjukan Titik SPPG
-
Respons KPK Terkait Instruksi Presiden Prabowo Soal Penguatan Anggaran Pemberantasan Korupsi
-
Ada Indikasi Penyelewengan di BGN, Presiden Prabowo Subianto Panggil BPKP dan PPATK
-
Bahasa Prancis Wacana Masuk Kurikulum, Komisi X DPR Minta Pemerintah Kaji Matang
-
Menko Pangan Tegaskan Swasembada Pangan Menyangkut Hak Rakyat dan Kesejahteraan Petani
Terpopuler
-
Cegah DBD! Warga Kalisari Jakarta Timur, Kompak di Pertemuan Jumantik
-
Soroti Anggota Polri Ikut Ormas, Ketua Komisi III DPR: Etis Enggak Pimpinan Deklarasi?
-
Golkar Desak Badan Gizi Nasional Jamin Transparansi Penunjukan Titik SPPG
-
KSP Tegaskan Komitmen Penyelamatan Aset Negara, Satgas PKH Amankan Rp371 Triliun
-
Sentil Asas Keadilan, Menteri HAM Usul Sipil Juga Bisa Duduki Jabatan Strategis di Polri
Terkini
-
Soroti Anggota Polri Ikut Ormas, Ketua Komisi III DPR: Etis Enggak Pimpinan Deklarasi?
-
Golkar Desak Badan Gizi Nasional Jamin Transparansi Penunjukan Titik SPPG
-
KSP Tegaskan Komitmen Penyelamatan Aset Negara, Satgas PKH Amankan Rp371 Triliun
-
Sentil Asas Keadilan, Menteri HAM Usul Sipil Juga Bisa Duduki Jabatan Strategis di Polri
-
Menkum Supratman Ingatkan ASN Tak Main-main dengan Layanan Publik Usai Rentetan Kasus Korupsi