Matamata.com - Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menyebutkan mendapat masukan dari para tokoh masyarakat di NTT untuk melakukan pemerataan. Tak hanya mendukung IKN di Kalimantan saja, melainkan pemeretaan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia
Di sisi lain, pembangunan IKN sebagai lanjutan proyek besar Joko Widodo jika Gibran terpilih sebagai cawapres di Pemilu 2024 harus adil.
"Ada masukan dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, intinya semua mengharap ada pemerataan pembangunan," kata Gibran dikutip, Sabtu (30/12/2023).
Lebih lanjut, tokoh masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) NTT juga berharap pembangunan dan pemerataan wilayah bisa dicapai.
"Tentu kami berharap pemerataan ini sasarannya ke semua wilayah. Kehadiran beliau juga sebagai cintanya ke NTT," ujar Ketua GAMKI NTT, Gadi Buli.
Seperti diketahui, Gibran dalam debat cawapres kemarin menyebutkan bahwa IKN menjadi salah satu sasaran pembangunan yang akan ia kawal bersama Prabowo Subianto jika terpilih nanti.
Ia bahkan menyebut bahwa pembangunan di IKN merupakan simbol pemerataan yang dilakukan di Indonesia.
"IKN ini bukan soal pembangunan bangunan pemerintahan saja, tapi juga simbol pemerataan pembangunan di Indonesia. Ini juga simbol transformasi pembangunan," terang Gibran dalam debat 22 Desember 2023 lalu.
Gibran bahkan menyatakan bahwa pembangunan IKN tak seluruhnya menggunakan APBN. Menurut dia hanya 20 persen yang menggunakan APBN, sementara sisanya adalah investor.
"Sudah banyak yang masuk, Mayapada, Agung Sedayu, dan nanti ditambah lagi. Mungkin setelah pilpres karena mereka [investor] akan wait and see melihat elektabilitas politik di Indonesia," kata Gibran.
Pemerataan pembangunan di Indonesia memang masih berproses hingga hari ini. Termasuk saat pemerintahan Joko Widodo, Papua yang cukup tertingal, terus dikembangkan meski proses tersebut berjalan pelan.
Pemerataan pembangunan sendiri menjadi perdebatan yang cukup menarik saat Muhaimin Iskandar dan Gibran beradu gagasan. Bagi Cak Imin, sapaan akrabnya, pembangunan IKN tak begitu tepat. Ia mengklaim dengan pembangunan 40 kota setara Jakarta akan terasa lebih baik.
Paslon nomor urut 1 memang tak begitu setuju dengan IKN yang saat ini tengah berproses. Meski begitu, Anies Baswedan dalam dialog bersama mahasiswa Kalimantan beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa IKN memang sudah diundang-undangkan, jika nantinya terpilih sebagai presiden, Anies mengaku tetap menjalankan namun memprioritaskan skala terpenting dari esensi pembangunan Indonesia ke depan.
Berita Terkait
-
Gerindra Bantah Isu Budi Djiwandono Perintahkan Awasi Pergerakan Wapres Gibran
-
Wapres Gibran Tinjau Makan Bergizi Gratis di Ende, Soroti Makanan Dingin dan Kelas Gelap
-
Wapres Gibran Boyong Lima Mahasiswa Kunker Maraton ke NTT hingga Papua
-
Wapres Gibran Pastikan Tata Kelola Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Bebas Korupsi
-
Wapres Gibran Melayat Almarhum Ryamizard Ryacudu di Gedung Kemhan
Terpopuler
-
Menuju Panggung Internasional, Atlet Muda Indonesia Dibina dengan Jangka Panjang
-
Menkeu Purbaya Tambah Penempatan Dana Pemerintah Rp400 Triliun di Bank Himbara
-
ESDM Sempat Tahan Ekspor Batu Bara demi Amankan Listrik PLN
-
Menbud Fadli Zon Sebut Indonesia Masih Kekurangan 7.500 Layar Bioskop
-
Kisahkan Tragedi Tsunami Aceh! Abidzar hingga Cinta Brian, Ungkap Sinetron 'Lautan Cinta'
Terkini
-
Menkeu Purbaya Tambah Penempatan Dana Pemerintah Rp400 Triliun di Bank Himbara
-
ESDM Sempat Tahan Ekspor Batu Bara demi Amankan Listrik PLN
-
Menbud Fadli Zon Sebut Indonesia Masih Kekurangan 7.500 Layar Bioskop
-
Mensesneg Prasetyo Hadi Resmi Ditunjuk Jadi Ketua Satgas Mitigasi PHK
-
Pemprov DKI Siapkan Anggaran LPDP Khusus Jakarta Rp100 Miliar untuk Tahun Depan