Matamata.com - Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menyebutkan mendapat masukan dari para tokoh masyarakat di NTT untuk melakukan pemerataan. Tak hanya mendukung IKN di Kalimantan saja, melainkan pemeretaan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia
Di sisi lain, pembangunan IKN sebagai lanjutan proyek besar Joko Widodo jika Gibran terpilih sebagai cawapres di Pemilu 2024 harus adil.
"Ada masukan dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, intinya semua mengharap ada pemerataan pembangunan," kata Gibran dikutip, Sabtu (30/12/2023).
Lebih lanjut, tokoh masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) NTT juga berharap pembangunan dan pemerataan wilayah bisa dicapai.
"Tentu kami berharap pemerataan ini sasarannya ke semua wilayah. Kehadiran beliau juga sebagai cintanya ke NTT," ujar Ketua GAMKI NTT, Gadi Buli.
Seperti diketahui, Gibran dalam debat cawapres kemarin menyebutkan bahwa IKN menjadi salah satu sasaran pembangunan yang akan ia kawal bersama Prabowo Subianto jika terpilih nanti.
Ia bahkan menyebut bahwa pembangunan di IKN merupakan simbol pemerataan yang dilakukan di Indonesia.
"IKN ini bukan soal pembangunan bangunan pemerintahan saja, tapi juga simbol pemerataan pembangunan di Indonesia. Ini juga simbol transformasi pembangunan," terang Gibran dalam debat 22 Desember 2023 lalu.
Gibran bahkan menyatakan bahwa pembangunan IKN tak seluruhnya menggunakan APBN. Menurut dia hanya 20 persen yang menggunakan APBN, sementara sisanya adalah investor.
"Sudah banyak yang masuk, Mayapada, Agung Sedayu, dan nanti ditambah lagi. Mungkin setelah pilpres karena mereka [investor] akan wait and see melihat elektabilitas politik di Indonesia," kata Gibran.
Pemerataan pembangunan di Indonesia memang masih berproses hingga hari ini. Termasuk saat pemerintahan Joko Widodo, Papua yang cukup tertingal, terus dikembangkan meski proses tersebut berjalan pelan.
Pemerataan pembangunan sendiri menjadi perdebatan yang cukup menarik saat Muhaimin Iskandar dan Gibran beradu gagasan. Bagi Cak Imin, sapaan akrabnya, pembangunan IKN tak begitu tepat. Ia mengklaim dengan pembangunan 40 kota setara Jakarta akan terasa lebih baik.
Paslon nomor urut 1 memang tak begitu setuju dengan IKN yang saat ini tengah berproses. Meski begitu, Anies Baswedan dalam dialog bersama mahasiswa Kalimantan beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa IKN memang sudah diundang-undangkan, jika nantinya terpilih sebagai presiden, Anies mengaku tetap menjalankan namun memprioritaskan skala terpenting dari esensi pembangunan Indonesia ke depan.
Berita Terkait
-
Gibran Rakabuming Raka Kunjungi Raja Ampat, Tinjau Program Makan Bergizi Gratis dan Adat Mansorandak
-
Kementerian PU Tuntaskan SPPG Makan Bergizi Gratis di PLBN Wini dan Motamasin NTT
-
Gibran Kritik Minimnya Penerangan dan Pemeliharaan Sentra Pendidikan Mimika
-
Kunjungan Kerja Wapres Gibran di Papua: Tinjau Bandara Douw Aturure dan Proyek IKN Papua
-
Otorita IKN Tegaskan Tidak Ada Rekrutmen Pegawai, Minta Masyarakat Waspada Hoaks
Terpopuler
-
KPK: Lemahnya Kaderisasi Parpol Picu Praktik Mahar Politik dan Korupsi
-
Seskab Teddy dan Dirut KAI Pastikan Proyek Hunian Warga Pinggir Rel Senen Rampung Juni
-
Karakter Kuat Rio Dewanto di Sinetron 'Jejak Duka Diandra', Digandrungi Penonton
-
Kemenkes Percepat Sertifikasi Higiene 26 Ribu Dapur Gizi di Seluruh Indonesia
-
Yusril Ihza Mahendra Tegaskan Pemerintah Terbuka terhadap Kritik Tajam Akademisi
Terkini
-
KPK: Lemahnya Kaderisasi Parpol Picu Praktik Mahar Politik dan Korupsi
-
Seskab Teddy dan Dirut KAI Pastikan Proyek Hunian Warga Pinggir Rel Senen Rampung Juni
-
Kemenkes Percepat Sertifikasi Higiene 26 Ribu Dapur Gizi di Seluruh Indonesia
-
Yusril Ihza Mahendra Tegaskan Pemerintah Terbuka terhadap Kritik Tajam Akademisi
-
KPK Dorong Reformasi Politik, Serahkan Rekomendasi Tata Kelola Parpol ke Presiden dan DPR