Kasus Penambangan di Wadas Rugikan Masyarakat, Ganjar Pranowo justru Tantang Lawan Ungkit di Debat Capres

Matamata.com - Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo tak takut jika suatu saat kasus Wadas di Jawa Tengah (Jateng) yang penuh gesekan warga dan aparat dibahas dalam debat capres. Bahkan mantan Gubernur Jateng ini terang-terangan meminta lawan dan capres lain mengungkit ketika debat nanti.

Bukan tanpa alasan, Ganjar Pranowo mengklaim memiliki catatan dan data yang akurat, mengapa ia setuju agar penambangan itu dijalankan.

"Sebaiknya [kasus Wadas] itu dibahas. Saya bercerita ke teman-teman dan relawan terkait pertanyaan semen Rembang yang saya selesaikan, meski itu bukan program Pemprov, tapi kita selesaikan, itu BSN, karena kami dilatih bertanggungjawab ya kita selesaikan, insyallah bisa selesai," ungkap Ganjar dikutip Senin (15/1/2023).

Ganjar mengaku bahwa program penambangan batu andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo itu sudah diperhitungkan. Bahkan pemerintah pusat sudah terstruktur mendanai proyek tersebut, meski mendapat kecaman warga.

Ganjar mengatakan bahwa sebelumnya ia juga pernah menolak beberapa penambangan di wilayah Jateng. Hal itu menyusul dengan tak lengkapnya syarat dan resiko kerusakan lingkungan yang ditimbulkan jika ia mengizinkan.

"Tahukan kalian, saya pernah menolak semen yang di Kebumen. Saya tolak semen yang di Rembang, tapi bukan yang itu. Saya tolak tambang emas di Wonogiri. Karena tidak memenuhi syarat lingkungan," terang dia.

Ganjar mengkonklusikan bahwa yang ia kerjakan ini sudah memenuhi syarat. Termasuk proyek negara untuk pembangunan suatu kawasan, meski hal itu berbuah sentimen negatif.

Seperti diketahui, kasus Wadas terjadi berepisode yang cukup panjang selama 2022-2023. Warga Desa Wadas, menolak pemerintah menambang batu-batuan di wilayah tersebut yang nantinya digunakan untuk melanjutkan proyek Bendungan Bener di Purworejo.

Penolakan tersebut segaris terhadap kerusakan lingkungan yang akan timbul jika penambangan dipaksakan. WALHI dan pengamat lingkungan sudah memberi masukan dampak besar yang akan terjadi.

Meski begitu, tidak ada titik temu warga dan pemerintah hingga aparat diterjunkan dengan dalih bahwa proyek tersebut adalah program negara.

Intimidasi serta gesekan warga dan polisi tak terhindarkan di pertengahan 2022 lalu. Bahkan tak jarang warga memblokade jalan agar pihak penambang tak bisa mengakses jalan menuju lokasi tersebut.