Matamata.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menilai tata kelola Masjidil Haram selama musim haji tahun ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Penilaian tersebut disampaikan usai menjalani serangkaian ibadah haji di Makkah atas undangan Khadimul Haramain Asy Syarifain, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud.
Khofifah yang tergabung bersama 40 orang delegasi dari Indonesia dan peserta dari 140 negara, menyatakan bahwa kenyamanan dan kekhusyukan beribadah di Masjidil Haram terasa lebih baik.
Ia mengapresiasi perbaikan regulasi jamaah yang diterapkan Pemerintah Arab Saudi karena dinilai mampu memperlancar sirkulasi jamaah.
“Alhamdulillah, proses ibadah di Masjidil Haram tahun ini terasa jauh lebih nyaman dan khusyuk. Regulasi jamaah yang diterapkan Pemerintah Arab Saudi semakin baik, sehingga sirkulasi jamaah menjadi lebih lancar,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima di Surabaya, Rabu (4/6).
Khofifah menyebutkan bahwa pembukaan pintu masuk dan keluar Masjidil Haram kini lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini, menurutnya, sangat membantu mengurangi antrean dan kepadatan jamaah saat keluar dan masuk masjid.
“Dulu seringkali kami harus memutar cukup jauh karena banyak pintu yang ditutup tanpa kepastian. Tahun ini relatif lebih longgar, jalan dan pintu dibuka lebih banyak. Kondisi ini membuat jamaah bisa lebih khusyuk,” katanya.
Ia juga menyoroti perubahan sikap petugas keamanan (askar) yang dinilainya lebih ramah dan komunikatif dalam mengatur pergerakan jamaah. Hal tersebut, menurutnya, turut menciptakan suasana ibadah yang lebih tertib dan tenang.
Khofifah menegaskan bahwa pengalamannya tersebut bukan karena statusnya sebagai tamu undangan kerajaan. Ia menyampaikan bahwa selama menunaikan umrah dalam rangkaian ibadah haji, dirinya tetap beribadah secara mandiri dan merasakan perbedaan yang signifikan dibanding tahun lalu maupun saat umrah di bulan Ramadan.
“Saya bisa membedakan dengan pengalaman haji tahun lalu dan saat umrah di bulan Ramadhan. Kali ini jauh lebih nyaman,” ucapnya.
Lebih lanjut, Khofifah mengapresiasi berbagai langkah Pemerintah Arab Saudi dalam meningkatkan kualitas layanan haji, termasuk penyesuaian kebijakan, peningkatan skrining, pengaturan akses jamaah, serta penertiban administrasi dan perizinan.
“Semua ini merupakan bentuk kesungguhan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada dhuyufurrahman dari seluruh dunia,” ujarnya.
Menjelang puncak ibadah haji pada Kamis (5/6) yang bertepatan dengan 9 Dzulhijjah, Khofifah berharap manajemen pergerakan jamaah menuju Arafah, Muzdalifah, Mina (Armuzna), serta pelaksanaan Tawaf Ifadhah dan Nafar Tsani dapat berjalan lancar dan tertib.
“Puncak haji tentu membutuhkan manajemen yang kompleks. Semoga semuanya berjalan lancar dan jamaah bisa menunaikan ibadah dengan khusyuk serta menjadi haji yang mabrur. Untuk yang belum berhaji, semoga segera mendapat panggilan sebagai tamu Allah,” tuturnya. (Antara)
Berita Terkait
-
KPK Dalami Praktik Jual Beli Kuota Haji Lewat Direktur Marco Tour & Travel
-
KPK Sebut Khalid Basalamah dan Sejumlah Biro Haji Telah Kembalikan Uang Korupsi Kuota Haji
-
Persiapan Haji 2026: Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Siapkan 150 Inisiatif Berbasis AI
-
KPK Ungkap Alasan Pemanggilan Staf PBNU dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
391 Jamaah Haji Kloter Pertama Resmi Diberangkatkan via Bandara Soetta
Terpopuler
-
KPK: Lemahnya Kaderisasi Parpol Picu Praktik Mahar Politik dan Korupsi
-
Seskab Teddy dan Dirut KAI Pastikan Proyek Hunian Warga Pinggir Rel Senen Rampung Juni
-
Karakter Kuat Rio Dewanto di Sinetron 'Jejak Duka Diandra', Digandrungi Penonton
-
Kemenkes Percepat Sertifikasi Higiene 26 Ribu Dapur Gizi di Seluruh Indonesia
-
Yusril Ihza Mahendra Tegaskan Pemerintah Terbuka terhadap Kritik Tajam Akademisi
Terkini
-
KPK: Lemahnya Kaderisasi Parpol Picu Praktik Mahar Politik dan Korupsi
-
Seskab Teddy dan Dirut KAI Pastikan Proyek Hunian Warga Pinggir Rel Senen Rampung Juni
-
Kemenkes Percepat Sertifikasi Higiene 26 Ribu Dapur Gizi di Seluruh Indonesia
-
Yusril Ihza Mahendra Tegaskan Pemerintah Terbuka terhadap Kritik Tajam Akademisi
-
KPK Dorong Reformasi Politik, Serahkan Rekomendasi Tata Kelola Parpol ke Presiden dan DPR